Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini menjadi yang keenam kali berturut-turut, menandai konsistensi BSSN dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Anggota I BPK RI, I Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi. Nyoman menyampaikan bahwa pemeriksaan keuangan tidak hanya menilai kepatuhan atas pelaksanaan anggaran pada masa lalu, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong perbaikan tata kelola ke depan. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap program dan penggunaan anggaran negara menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat secara efektif dan akuntabel.
Selain mempertahankan opini WTP, BPK mencatat BSSN sebagai salah satu lembaga yang paling tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran 2025. BPK juga menyebut seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya telah dituntaskan oleh BSSN.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat tata kelola keuangan BSSN. Rekomendasi itu antara lain mencakup inventarisasi serta optimalisasi pemanfaatan aset tetap, penyusunan kajian pemanfaatan aset tidak berwujud berupa perangkat lunak agar memberikan nilai tambah maksimal, serta komitmen penyetoran kembali kelebihan pembayaran ke kas negara terkait ketidaksesuaian volume maupun spesifikasi teknis pada belanja barang dan belanja modal.
Menanggapi capaian ini, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menegaskan bahwa opini WTP enam kali berturut-turut bukan sekadar penghargaan, melainkan standar kepatuhan yang harus dijaga dan ditingkatkan. Ia juga menyatakan bahwa apresiasi tersebut perlu dipandang sebagai ujian atas komitmen dan konsistensi untuk menjalankan tata kelola sesuai ketentuan.
BSSN menyatakan akan melanjutkan praktik akuntabilitas secara konsisten, memperkuat pengawasan internal, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya menjaga integritas lembaga. Dengan langkah tersebut, BSSN menegaskan komitmennya untuk memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan memberikan dampak bagi masyarakat.
