Sebuah unggahan di Facebook menarasikan adanya “bocoran” daftar pertanyaan Sensus Ekonomi 2026 yang diklaim berisi banyak pertanyaan, termasuk permintaan untuk memotret bagian dalam rumah. Unggahan itu juga mengaitkan pelaksanaan sensus dengan rencana pemerintah menaikkan pajak masyarakat.
Menanggapi klaim tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Barat Muhammad Noval menegaskan bahwa data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Ia menyatakan pendataan dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, seperti jenis usaha, lapangan pekerjaan, serta struktur ekonomi yang berkembang di berbagai daerah.
Noval juga menegaskan BPS tidak memiliki hubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan sensus. Menurutnya, seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak menjadi dasar penetapan pajak masyarakat.
BPS turut menyampaikan jaminan kerahasiaan data responden sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Untuk menjaga keamanan data, BPS bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sistem pendataan digital disebut dirancang agar informasi yang dikumpulkan langsung tersimpan di server BPS, sehingga tidak dapat diakses maupun disimpan di perangkat petugas sensus.
Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan menambahkan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 hanya disajikan dalam bentuk data statistik agregat, sehingga identitas dan data pribadi masyarakat tetap terlindungi. Ia mengimbau masyarakat memastikan petugas yang datang merupakan petugas resmi BPS, dilengkapi surat tugas, serta mengenakan atribut resmi sebelum memberikan keterangan.
Dengan demikian, klaim yang menyebut data Sensus Ekonomi 2026 digunakan untuk menaikkan pajak masyarakat dinyatakan tidak berdasar. Data yang dikumpulkan BPS disebut hanya untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
