BPKP Jawa Timur Pantau 26 Titik Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di 16 Daerah

BPKP Jawa Timur Pantau 26 Titik Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di 16 Daerah

PAMEKASAN — Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur melakukan pemantauan langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 26 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 16 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pemantauan berlangsung pada 26 Februari hingga 10 Maret 2025, termasuk pada periode bulan suci Ramadhan.

Pemantauan dilakukan terhadap sejumlah aspek pelaksanaan program MBG oleh Badan Gizi Nasional bersama para pemangku kepentingan terkait. Aspek yang ditinjau meliputi ketersediaan bahan pangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kecukupan kebijakan, serta tata kelola keuangan.

Menurut BPKP Jawa Timur, kegiatan pemantauan serentak ini bertujuan memastikan program berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi tantangan di lapangan, serta menyusun rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program.

Koordinator Pengawasan Bidang IPP 2, Alfiandry, dalam rapat koordinasi pemantauan MBG menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk komitmen BPKP Jawa Timur dalam mengawal tata kelola program pemerintah yang akuntabel dan transparan. Ia menyatakan monitoring dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal dan anggaran digunakan sesuai peruntukan.

Alfiandry juga menyebutkan bahwa periode saat ini merupakan bulan kedua operasionalisasi program MBG di Jawa Timur dan pelaksanaannya akan terus berkembang secara bertahap. Meski memasuki bulan puasa Ramadhan, BPKP tetap melakukan pemantauan secara ketat terhadap pelaksanaan program tersebut.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkan status gizi anak-anak, terutama pada tingkat sekolah dan usia dini, serta dilaksanakan serentak di seluruh provinsi. Pada 2025, program MBG mulai berjalan pada awal Januari di 937 titik SPPG di seluruh Indonesia dan akan terus dikembangkan bertahap mengikuti kesiapan SPPG di 38 provinsi, dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan lintas sektor dari tingkat pusat hingga daerah.