Banjarmasin—Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan menggelar entry meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Senin (14/4/2025). Kegiatan berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkumham Kalsel.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Tugas Anggota I BPK RI Nomor 17/ST/III/1/2025 tertanggal 2 Januari 2025, yang menugaskan tim auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan di lingkungan Kemenkumham, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan.
Entry meeting dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Nuryanti Widyastuti, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan Yan Wely Wiguna, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan Mulyadi, serta perwakilan dari masing-masing kementerian termasuk Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan.
Acara dipimpin Nuryanti Widyastuti bersama Pengendali Teknis BPK RI Reni Herawati dan tim pemeriksa. Dalam sambutannya, Nuryanti menyampaikan gambaran pelaksanaan anggaran 2024 di lingkungan Kemenkumham Kalimantan Selatan.
“Anggaran 2024 mencakup 30 satuan kerja dengan total anggaran sebesar Rp 264,93 miliar, dan realisasi penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2024 mencapai 98,30% atau setara dengan Rp 260,43 miliar,” kata Nuryanti.
Ia menekankan pentingnya transparansi serta kesiapan setiap satuan kerja dalam mendukung pemeriksaan, terutama terkait penyediaan data yang akurat dan valid bagi tim auditor.
Pemeriksaan interim ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kemenkumham, khususnya di Kalimantan Selatan. Nuryanti juga mengajak seluruh jajaran bersinergi dan bekerja sama dengan BPK RI untuk mendukung tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
