BATAM—Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memaparkan hasil optimalisasi dana perkebunan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang digelar di Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau.
Paparan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sektor perkebunan sebagai penggerak ekonomi nasional, sejalan dengan agenda pembangunan Asta Cita.
Berdasarkan informasi yang disampaikan BPDP, penyaluran dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga akhir 2025 tercatat mencapai Rp12,87 triliun. Dana itu disalurkan kepada sekitar 180 ribu pekebun dengan total luasan lahan mencapai 408 ribu hektare.
BPDPKS menilai capaian itu menunjukkan dampak pada peningkatan pendapatan pekebun sawit swadaya melalui kenaikan produktivitas lahan. Program PSR juga disebut mendukung aspek keberlanjutan sektor kelapa sawit yang menjadi tumpuan ekonomi di berbagai wilayah perdesaan.
Selain kelapa sawit, BPDPKS menyampaikan pengelolaan dana perkebunan juga mencakup komoditas kelapa dan kakao yang dinilai berperan dalam penciptaan lapangan kerja.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDPKS, Normansyah Hidayat Syahruddin, menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas menjadi fokus utama, dengan dukungan melalui berbagai skema bantuan yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan petani di lapangan.
Salah satu skema tersebut adalah Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Program ini memfasilitasi kebutuhan teknis untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperkuat daya saing perkebunan rakyat, baik di pasar domestik maupun global.
Fasilitas yang disediakan dalam program sarana dan prasarana itu meliputi dukungan intensifikasi lahan perkebunan, penyediaan alat pascapanen bagi kelompok tani, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan kebun, penyediaan alat transportasi dan mesin pertanian, serta fasilitasi sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
BPDPKS menekankan pembangunan jalan kebun sebagai faktor penting untuk memangkas biaya logistik petani. Kelancaran transportasi dinilai membantu memastikan hasil panen dapat segera terdistribusi ke pabrik kelapa sawit tanpa penurunan kualitas buah akibat kendala akses.
Dalam pemaparannya, BPDPKS juga menyinggung dukungan pada komoditas kelapa melalui penguatan kelembagaan pekebun. Program peremajaan dan penyediaan sarana produksi disebut menjadi instrumen utama untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani kelapa di sejumlah kabupaten penghasil.
Adapun untuk komoditas kakao, dukungan diarahkan pada perbaikan mutu hasil panen, penguatan hilirisasi, serta rantai nilai kakao nasional agar produk rakyat memiliki nilai tambah sebelum masuk ke pasar industri pengolahan.
BPDPKS menilai sinergi pemerintah kabupaten dengan lembaga pengelola dana menjadi kunci dalam memastikan program berjalan efektif. Pemerintah daerah disebut memiliki peran dalam pengusulan, pendampingan teknis, serta pengawasan pemanfaatan dana agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan akuntabel.
Optimalisasi dana perkebunan ini dipandang sebagai momentum untuk menyatukan visi pembangunan daerah melalui penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, dengan harapan tercipta ekosistem perkebunan yang lebih kuat, produktif, dan memberi manfaat berkelanjutan.
