Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menegaskan komitmen lembaganya untuk menjaga tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel setelah BP BUMN kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Menurut Dony, opini WTP bukanlah tujuan akhir. Ia menekankan pentingnya menjaga tata kelola yang baik, bekerja secara transparan, serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal. Pernyataan tersebut disampaikan Dony dalam keterangan yang dikonfirmasi dari Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada Rabu.

Capaian opini WTP itu sekaligus menandai keberhasilan BP BUMN mempertahankan predikat tersebut selama 19 tahun berturut-turut sejak 2007. Dalam periode lima tahun terakhir, pengelolaan anggaran BP BUMN juga disebut konsisten dengan tingkat realisasi di atas 96 persen.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI untuk menyampaikan Laporan Keuangan BP BUMN Tahun Anggaran 2025, Dony menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 19 tahun berturut-turut merupakan hasil komitmen seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta memperkuat sistem pengendalian internal.

Dony menilai capaian ini menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Ke depan, BP BUMN menyatakan akan terus memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan program.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan program strategis pemerintah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional.