JAKARTA — Analis politik senior sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bertemu dengan jajaran pimpinan media massa. Menurut Hargens, pertemuan tersebut tidak sekadar agenda protokoler, melainkan sinyal komitmen institusional Polri terhadap transparansi, keterbukaan, dan dialog dengan publik.
Hargens menilai langkah itu muncul pada momentum ketika kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dan pemerintah tengah diuji oleh meningkatnya kritik serta tekanan sosial. Dalam konteks demokrasi yang dinamis, ia memandang relasi negara dan masyarakat bersifat kontraktual, sehingga ketika terjadi gesekan dalam “kontrak sosial” tersebut, peran institusi negara menjadi penting untuk memulihkan kembali kepercayaan.
“Apa yang dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan teladan yang unggul dalam membangun demokrasi yang sehat, termasuk memulihkan relasi antara aparat keamanan dan masyarakat. Transparansi, dialog, dan pendekatan komunikatif selalu merupakan mekanisme terbaik dalam menjamin public trust terhadap pemerintah dan negara,” kata Hargens dalam pernyataannya di Jakarta, 2 Juni 2026.
Ia juga menempatkan gaya kepemimpinan Kapolri dalam kerangka yang ia sebut sebagai exempla gratia, yakni teladan konkret yang dinilai layak diadopsi pemangku kepentingan di berbagai institusi negara. Menurutnya, di tengah derasnya propaganda yang membangun narasi pesimistis tentang arah demokrasi Indonesia, respons institusional yang komunikatif dan terbuka dapat menjadi penyeimbang yang efektif.
Hargens menekankan bahwa dialog perlu ditempatkan sebagai mekanisme substantif untuk menjembatani kesenjangan persepsi antara aparat dan masyarakat sipil, bukan sebagai sarana pencitraan. Ia menilai tantangan demokrasi kontemporer tidak semata terkait kebijakan, tetapi juga cara negara mengomunikasikan kebijakan kepada warga.
Dalam pandangannya, ruang digital yang dimanfaatkan secara masif oleh narasi oposisi jalanan—ia menyinggung Gerakan Indonesia Gelap—menuntut pemerintah menghadirkan terobosan komunikasi yang adaptif, proaktif, dan berbasis kepercayaan. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya bersikap defensif ketika ekosistem narasi negatif menyebar cepat, melainkan perlu inovasi komunikasi alternatif.
Hargens juga mengingatkan bahwa lanskap politik saat ini ditandai polarisasi opini, proliferasi disinformasi, serta erosi bertahap kepercayaan publik terhadap institusi formal negara. Karena itu, setiap langkah pemimpin institusi negara memiliki bobot simbolis dan substantif yang melampaui gestur individual.
Ia menegaskan, kepercayaan publik tidak dibangun melalui represi, melainkan melalui konsistensi transparansi, keterbukaan, dan dialog yang tulus dengan seluruh komponen masyarakat. Hargens menyatakan keyakinannya bahwa pendekatan Kapolri selaras dengan arah pemerintahan Prabowo-Gibran yang ia sebut mengupayakan pemerintahan demokratis yang harmonis dengan rakyat.
Lebih lanjut, Hargens menyebut public trust sebagai fondasi legitimasi negara yang paling mendasar. Menurutnya, tanpa kepercayaan publik, institusi negara akan kehilangan efektivitas dan daya resonansinya di benak warga. Sebaliknya, ketika kepercayaan terpelihara, Polri dinilai tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga dapat menjadi jangkar stabilitas sosial dalam demokrasi yang dinamis.
