Analis politik Boni Hargens mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan komitmen transparansi serta keterbukaan dialog di tubuh Polri. Menurutnya, langkah tersebut dinilai tepat di tengah situasi ketika kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan pemerintah sedang diuji oleh arus kritik dan tekanan sosial yang kian kuat.
Boni menilai relasi negara dan masyarakat pada dasarnya bersifat kontraktual. Dalam kerangka itu, institusi negara seperti Polri memegang peran fundamental untuk menjahit kembali kepercayaan yang sempat retak.
“Apa yang dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan teladan yang unggul dalam membangun demokrasi yang sehat, termasuk memulihkan relasi antara aparat keamanan dan masyarakat. Transparansi, dialog, dan pendekatan komunikatif selalu merupakan mekanisme terbaik dalam menjamin public trust terhadap pemerintah dan negara,” kata Boni dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Juni 2026.
Ia juga menempatkan kepemimpinan Kapolri dalam analisis yang lebih luas sebagai exempla gratia, yakni teladan konkret yang dinilainya layak diadopsi oleh para pemangku kepentingan dari berbagai institusi negara. Menurut Boni, di tengah derasnya propaganda yang membangun narasi pesimistis tentang arah demokrasi Indonesia, respons institusional yang komunikatif dan terbuka dapat menjadi penawar yang efektif.
Boni menilai keterbukaan Polri dalam berdialog dengan pemimpin media massa mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas publik, yang disebutnya sebagai prasyarat utama bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
Ia menekankan tantangan demokrasi kontemporer Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kebijakan substantif, tetapi juga dengan cara negara mengkomunikasikan kebijakan kepada warganya. Dalam pandangannya, ketika “oposisi jalanan” mampu membangun ekosistem narasi negatif yang menyebar cepat, pemerintah tidak cukup hanya bereaksi defensif, melainkan perlu inovasi dan terobosan alternatif.
“Persis inilah yang sedang didemonstrasikan oleh Kapolri Listyo Sigit melalui pendekatannya yang terbuka dan dialogis terhadap komunitas media,” ujarnya.
Boni juga mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi lanskap politik yang ditandai polarisasi opini, proliferasi disinformasi, serta erosi bertahap kepercayaan publik terhadap institusi formal negara. Dalam konteks tersebut, ia menilai setiap langkah pemimpin institusi negara memiliki bobot simbolis dan substantif yang melampaui gestur individual.
Ia berpendapat model kepemimpinan ideal tidak bertumpu pada represi, melainkan pada konsistensi transparansi, keterbukaan, dan dialog yang tulus dengan seluruh komponen masyarakat. Boni menyatakan keyakinannya bahwa langkah Kapolri selaras dengan arah yang diperjuangkan pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu pemerintahan demokratis yang harmonis dengan rakyat.
Lebih lanjut, Boni menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi legitimasi negara yang paling otentik. Menurutnya, tanpa kepercayaan publik, institusi negara akan kehilangan efektivitas dan resonansi di benak warga. Sebaliknya, ketika kepercayaan publik terpelihara, Polri tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga dapat menjadi jangkar stabilitas sosial dalam demokrasi yang dinamis.
