Memasuki awal 2025, kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran menjadi perhatian publik karena dinilai mencerminkan arah politik fiskal dalam merombak struktur belanja negara. Dalam data belanja 2025, sebagian alokasi yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan operasional perkantoran dan perjalanan dinas disebut dipindahkan ke program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketahanan Pangan, Revitalisasi Sekolah, serta program prioritas pemerintah lainnya.
Perubahan struktur belanja tersebut turut menegaskan meningkatnya peran pengelolaan keuangan negara berbasis teknologi. Pemanfaatan big data dinilai membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan analisis anggaran secara lebih akurat, seiring tersedianya data belanja yang besar, beragam, dan semakin terstruktur.
Di era digital, pencatatan penerimaan dan belanja negara tidak lagi dilakukan secara manual. Transformasi digital telah merambah sistem perbendaharaan, termasuk melalui pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi di Kementerian Keuangan untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Sejumlah sistem yang disebut menjadi tulang punggung perbendaharaan antara lain SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, serta Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi ke-3 yang memfasilitasi pencatatan dan pelaporan penerimaan negara secara real time. Dengan sistem ini, data keuangan negara tersimpan dalam jumlah besar dan lebih rapi, sehingga membuka ruang pemanfaatan big data analytics.
Melalui analisis data skala besar, analisis anggaran tidak hanya bertumpu pada laporan historis. Pemerintah berpeluang memperluasnya ke prediksi tren, identifikasi pola pengeluaran yang tidak efisien, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Pendekatan ini dinilai dapat membantu perumusan kebijakan fiskal yang lebih responsif dan tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui alokasi anggaran yang lebih optimal.
Big data sendiri merujuk pada data yang jumlahnya sangat besar, bertambah cepat, dan memiliki ragam bentuk. Contohnya dapat berupa data transaksi keuangan, data pajak, data bantuan sosial, hingga data belanja kementerian. Dengan teknologi yang sesuai, data tersebut dapat diolah untuk menemukan pola, tren, dan informasi penting yang sebelumnya sulit terlihat.
Dalam konteks perbendaharaan, sistem ini mengatur keuangan negara mulai dari penerimaan seperti pajak dan PNBP, pengeluaran seperti gaji pegawai negeri, pengadaan barang dan jasa pemerintah, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur, serta pertanggungjawaban keuangan negara. Perbendaharaan tidak lagi sekadar fungsi administratif, melainkan berkembang menjadi pusat pengelolaan data keuangan yang kompleks dan dinamis.
Pemanfaatan big data dalam perbendaharaan dinilai dapat membantu evaluasi ketepatan sasaran program, termasuk bantuan sosial, sekaligus memungkinkan proyeksi kebutuhan anggaran masa depan yang lebih akurat berdasarkan pola pengeluaran historis dan tren ekonomi. Akuntabilitas juga disebut dapat ditingkatkan karena data keuangan negara dapat diakses oleh lembaga pengawas dan auditor secara real time.
Namun, penerapan big data analytics juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang utama adalah kualitas dan integrasi data antarinstitusi pemerintah. Data yang belum lengkap, tidak terstruktur, atau belum memiliki standar yang sama berisiko menghambat analisis dan memunculkan kesimpulan keliru yang dapat berujung pada pengambilan keputusan yang tidak tepat.
Keterbatasan sumber daya manusia turut menjadi hambatan, mengingat big data membutuhkan kemampuan teknis untuk mengolah dan memahami data dalam jumlah besar. Karena itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan dinilai penting agar aparatur siap memanfaatkan sistem secara optimal.
Aspek keamanan dan privasi juga menjadi perhatian karena data keuangan negara bersifat sensitif. Penguatan sistem keamanan digital dan kebijakan perlindungan data yang ketat diperlukan untuk mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan informasi.
Selain itu, kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting agar data dapat saling terhubung dan dianalisis secara terpadu. Tanpa kerja sama yang baik serta dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, pemanfaatan big data analytics dalam perbendaharaan dinilai tidak akan berjalan maksimal.
Dengan peluang dan tantangan tersebut, integrasi big data dalam perbendaharaan negara dipandang berpotensi mendukung efisiensi fiskal sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dengan harapan memberi dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
