LABUAN BAJO — Aparat kepolisian di tingkat desa turut mengambil peran dalam mengawal transparansi pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bhabinkamtibmas setempat, AIPDA Yulius Sare, memantau kelanjutan proyek pembangunan Jalan Tani di kawasan persawahan Ongko Leba, Selasa siang (2/6/2026).
Yulius menyatakan kehadirannya bertujuan memastikan anggaran negara yang digunakan dalam proyek tersebut tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi produktivitas pertanian warga.
“Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Yulius di sela pemantauan.
Proyek Jalan Tani di persawahan Ongko Leba didanai anggaran negara dengan pagu Rp182.044.000. Jalan tersebut direncanakan sepanjang 130 meter dengan lebar 4 meter dan dinilai strategis untuk mendukung mobilitas harian petani.
Dalam pemantauan itu, Yulius mengimbau pelaksana proyek dan para pekerja agar mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan dan material agar usia pakai jalan tidak berkurang.
“Kami mengimbau kepada pelaksana proyek dan seluruh pekerja di lapangan agar senantiasa bekerja mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditentukan. Jangan sampai ada manipulasi atau pengurangan kualitas material yang dapat memperpendek usia pakai jalan tersebut,” tegasnya.
Ia menambahkan, kualitas infrastruktur yang dibangun akan berpengaruh terhadap keberlanjutan ekonomi warga. “Fasilitas jalan tani ini nantinya akan digunakan secara terus-menerus oleh para petani kita demi kesejahteraan bersama. Kualitas yang baik hari ini menentukan masa depan pertanian kita esok hari,” kata Yulius.
Selain pengawasan fisik terhadap spesifikasi material dan dimensi proyek, kehadiran Bhabinkamtibmas juga diarahkan untuk menjaga komunikasi di lapangan dan mengantisipasi potensi gesekan sosial yang kerap muncul dalam proyek pembangunan desa. Yulius menyebut pihaknya siap melakukan mediasi bersama unsur terkait bila terjadi perselisihan.
“Kami selalu siap melayani warga binaan kapan saja dibutuhkan. Jika ada kendala, ancaman keamanan, atau ketidaksesuaian di lapangan, kami meminta warga, pekerja, maupun aparatur desa segera melapor secara berjenjang kepada kami, Babinsa, atau Kepala Desa agar bisa dicarikan solusi terbaik secara bersama-sama,” ujarnya.
Menurut laporan di lapangan, langkah tersebut mendapat respons positif dari warga dan pekerja proyek di kawasan Ongko Leba. Kehadiran petugas dinilai memberi rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pembangunan desa. Dengan pengawasan yang konsisten dan sinergi antara Polri, pemerintah desa, dan masyarakat, proyek Jalan Tani Desa Nggorang diharapkan rampung tepat waktu untuk mempercepat distribusi hasil panen serta menopang ketahanan pangan.
