Banjir kembali melanda Kabupaten Bekasi dalam sepekan terakhir, dipicu kombinasi kerusakan tanggul dan persoalan drainase di wilayah perkotaan. Ribuan warga dilaporkan terdampak, dengan sejumlah titik mengalami genangan akibat luapan sungai dan tersendatnya aliran air di hilir.
Kejadian paling parah terjadi di wilayah utara Bekasi, tepatnya di Kampung Bendungan, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong. Pada Selasa (20/1/2026) sekitar pukul 00.30 WIB, tanggul tanah Sungai Citarum yang disebut sudah rapuh dilaporkan jebol setelah debit air meningkat. Air kemudian mengalir ke permukiman dan merendam ratusan rumah dengan ketinggian genangan mencapai sekitar satu meter.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dody Supriyadi, menyatakan cuaca ekstrem menjadi pemicu utama. Menurutnya, peningkatan debit Sungai Citarum menyebabkan tanggul penahan air tidak mampu menahan tekanan, sehingga air meluap ke permukiman. BPBD mencatat sedikitnya 553 kepala keluarga (KK) terdampak di lokasi tersebut.
Di lokasi lain, banjir juga dipengaruhi kondisi yang disebut sebagai “antrean air” di sekitar Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL). Aliran sungai-sungai kecil di kawasan itu dilaporkan tidak mampu membuang air karena kapasitas di bagian hilir sudah penuh, sehingga aliran tersendat dan genangan meluas ke sejumlah kecamatan.
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, dalam rapat koordinasi lintas sektor di Aula BPBD, mengakui perlunya pembenahan perencanaan tata ruang. Ia menilai normalisasi sungai saja tidak cukup apabila konektivitas antara hulu dan hilir tidak berjalan baik.
“Artinya ada perencanaan tata ruang yang harus kita benahi. Banjir ini tidak bisa terus dibiarkan, harus ada solusi konkret,” kata Asep.
Ia mengusulkan pembangunan sodetan sebagai langkah untuk membagi beban aliran air agar tidak menumpuk di satu titik. “Solusi dari kita ke depan perlu ada pembangunan sodetan untuk mengalihkan aliran air supaya tidak numpuk di satu titik. Kalau hanya diuruk, airnya tetap antre,” ujarnya.
Namun, rencana pembangunan sodetan disebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis, mulai dari kajian ketersediaan lahan hingga kemungkinan pergeseran anggaran daerah. Pemerintah daerah juga menyoroti perubahan fungsi lahan serta penyempitan bantaran sungai akibat bangunan liar yang dinilai memperparah risiko banjir.
Selain itu, sampah yang menyumbat jalur pembuangan turut disebut memperlambat surutnya air secara alami menuju laut. Pemerintah memandang kondisi ini sebagai akumulasi persoalan tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang tidak ditangani secara konsisten selama bertahun-tahun.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Persoalan bangunan liar termasuk masalah sampah harus segera kita tuntaskan. Penanganan banjir butuh pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan,” kata Asep.
