Aplikasi Reviu Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai dibicarakan di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah warganet menyoroti informasi yang beredar mengenai sistem digital pendukung program MBG, mulai dari besaran anggaran, akses publik terhadap aplikasi, hingga keterbukaan data yang dihasilkan.
Perbincangan ini mencuat di tengah penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis oleh Kejaksaan Agung. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua mantan pejabat lainnya. Penyidikan disebut berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola program MBG untuk tahun 2025–2026.
Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi yang menyebut aplikasi Reviu MBG atau sistem digital tertentu menjadi objek penyidikan. Namun, beredarnya informasi mengenai anggaran teknologi pendukung program MBG membuat pembahasan aplikasi tersebut ikut menjadi sorotan.
Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, Reviu MBG disebut digunakan untuk mengumpulkan penilaian terhadap layanan Program Makan Bergizi Gratis. Aplikasi itu disebut berbasis Progressive Web App (PWA), yakni aplikasi yang berjalan melalui peramban web tetapi dapat digunakan layaknya aplikasi seluler.
Dalam unggahan yang viral, sistem penilaian disebut mencakup sejumlah indikator, antara lain ketepatan waktu penyajian makanan, aroma makanan, rasa makanan, dan variasi menu. Hasil penilaian tersebut disebut digunakan sebagai bahan evaluasi layanan program MBG.
Selain fungsi aplikasi, perhatian publik juga tertuju pada informasi mengenai anggaran sistem teknologi yang mendukung program MBG. Dalam unggahan yang beredar, disebutkan terdapat dua paket pengadaan terkait sistem digital program tersebut, yakni Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) dengan nilai sekitar Rp 600 miliar, serta layanan managed service sarana teknologi informasi dan Internet of Things (IoT) di ribuan lokasi dengan nilai sekitar Rp 665 miliar.
Jika dijumlahkan, nilai kedua paket tersebut mencapai sekitar Rp 1,265 triliun. Informasi ini memicu diskusi dan pertanyaan warganet mengenai rincian penggunaan anggaran, spesifikasi pekerjaan, serta manfaat sistem yang dibangun. Sejumlah pengguna media sosial menilai besaran anggaran perlu disertai penjelasan rinci agar masyarakat memahami ruang lingkup pekerjaan, kebutuhan infrastruktur, dan komponen biaya dalam proyek tersebut.
Sorotan terhadap aplikasi Reviu MBG juga menguat karena muncul bersamaan dengan pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam tata kelola program, termasuk dugaan intervensi terhadap yayasan pelaksana dan pengadaan sejumlah barang yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan operasional program. Kerugian negara disebut masih dalam proses perhitungan.
Di sisi lain, warganet turut menyoroti akses terhadap aplikasi dan data yang dihasilkan. Mereka mempertanyakan sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai hasil evaluasi program MBG. Dalam diskusi yang berkembang, muncul harapan agar sistem menerapkan prinsip transparansi, termasuk penyediaan data yang mudah diakses publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Beberapa pengguna media sosial juga mengusulkan agar evaluasi program melibatkan mekanisme audit atau verifikasi independen untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap data yang dipublikasikan.
Ramainya pembahasan mengenai Reviu MBG menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam program pemerintah. Digitalisasi dinilai dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan evaluasi, namun keterbukaan informasi, akuntabilitas anggaran, serta kualitas data juga menjadi aspek yang ikut dipertanyakan.
Hingga artikel ini ditulis, perbincangan mengenai aplikasi Reviu MBG masih berlangsung di berbagai platform media sosial. Sementara itu, proses hukum terkait dugaan korupsi tata kelola Program MBG juga masih berjalan. Berbagai informasi yang beredar terkait aplikasi maupun sistem digital pendukung MBG dinilai masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak berwenang agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan akurat.
