Jakarta — Kebijakan kenaikan pungutan ekspor (PE) dinilai menambah tekanan bagi pelaku sektor hulu industri sawit, terutama petani kelapa sawit. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat Manurung menyatakan beban pungutan di hilir pada akhirnya ditanggung oleh perkebunan kelapa sawit di tingkat hulu.
Menurut Gulat, struktur industri sawit nasional saat ini menunjukkan peran petani yang signifikan di sektor hulu. Ia menyebut petani sawit mengelola lahan seluas 6,87 juta hektare atau sekitar 42% dari total 16,38 juta hektare perkebunan sawit nasional.
Gulat menekankan, kenaikan PE secara praktis membebani petani yang hanya menjual tandan buah segar (TBS). Sementara itu, perusahaan yang terintegrasi hingga industri hilir dinilai masih memiliki ruang mitigasi, antara lain dengan memproduksi turunan CPO untuk pasar domestik sehingga tidak terkena beban PE maupun bea keluar (BK).
Ia juga memaparkan bahwa kenaikan PE berpotensi menekan harga CPO domestik karena penetapan harga referensi (HR) menggunakan rata-rata harga CPO dalam negeri dengan akumulasi skor 60%. Penurunan harga CPO tersebut, menurutnya, akan berdampak langsung terhadap harga TBS di tingkat petani.
“Dengan PE 12,5%, harga TBS petani sawit akan terbeban atau tertekan sebesar Rp380/kg TBS. Jika ditambah BK, total beban TBS petani menjadi Rp625/kg,” ujar Gulat dalam keterangan yang diterima Jumat (23 Januari 2026).
Sebagai gambaran, pada periode Oktober–Desember 2025, harga TBS petani bermitra berada di kisaran Rp3.000–Rp3.700 per kilogram dengan biaya produksi Rp1.850–Rp1.900 per kilogram. Sementara harga TBS petani swadaya berkisar Rp2.250–Rp3.250 per kilogram dengan harga pokok produksi (HPP) Rp1.600–Rp1.650 per kilogram.
Gulat menilai, di tengah dinamika regulasi dan harga pupuk yang masih tinggi, tambahan beban tersebut akan semakin memberatkan rumah tangga petani sawit. Ia juga menyebut petani sudah lima tahun tidak lagi mendapatkan pupuk subsidi.
Dalam pernyataannya, APKASINDO mendorong pemerintah menyiapkan langkah kompensasi dan kebijakan struktural agar kenaikan PE tidak sepenuhnya ditanggung petani. Organisasi ini menyampaikan lima usulan kebijakan kepada pemerintah untuk meringankan beban petani.
