Analis politik Nasky Putra Tandjung menilai Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH. sebagai salah satu figur kunci dalam dinamika politik Indonesia. Dasco dikenal sebagai politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sekaligus akademisi yang aktif di bidang pendidikan.
Dalam ulasannya, Nasky memaparkan latar belakang Dasco yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Oktober 1967. Ia disebut menempuh pendidikan hukum di Universitas Pancasila untuk jenjang sarjana (S1), melanjutkan magister (S2) di Universitas Islam Jakarta, dan meraih gelar doktor (S3) di Bandung. Latar pendidikan hukum ini dinilai menjadi fondasi Dasco dalam aktivitasnya di ranah politik dan hukum.
Di Partai Gerindra, Dasco disebut memegang peran penting sebagai Ketua Harian DPP. Ia juga menjabat Wakil Ketua DPR RI sejak 2019. Kedekatannya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto turut disebut memperkuat posisinya di internal partai.
Selain aktivitas politik, Dasco juga digambarkan aktif di dunia akademik. Ia disebut terpilih sebagai Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) sejak 2020. Pada Desember 2022, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Pakuan. Dalam catatan yang sama, Dasco juga pernah mengajar di Universitas Azzahra (2016–2018) dan menjadi dosen di Universitas Pakuan (2021–sekarang).
Keterlibatan Dasco dalam organisasi sosial juga disorot, antara lain melalui Serikat Pengacara Rakyat, Satuan Relawan Indonesia Raya, dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Aktivitas tersebut dipandang menunjukkan perhatiannya pada isu-isu sosial dan komunitas.
Nasky juga menyoroti peran ganda Dasco sebagai pimpinan DPR dan pengurus harian partai. Dalam konteks ini, Dasco dinilai berada pada posisi yang menuntut kemampuan menjaga keseimbangan kepentingan pemerintah, DPR, dan masyarakat, terutama untuk mendukung kelancaran pemerintahan Presiden Prabowo.
Dalam ulasan tersebut, Dasco disebut kerap turun langsung dalam sejumlah persoalan yang berkembang di masyarakat, termasuk terkait pengaktifan kembali pengeceran gas LPG 3 kilogram, isu ketenagakerjaan dan buruh, rumah subsidi, hingga polemik yang disebut berpotensi membuat sejumlah siswa tidak bisa mengikuti jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Di parlemen, peran Dasco juga dikaitkan dengan fungsi lobi politik, terutama dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) di tengah konfigurasi fraksi yang terdiri dari delapan partai: PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PKS, dan Demokrat. Dalam situasi kepentingan yang beragam tersebut, Dasco dinilai memiliki posisi strategis dalam menjembatani komunikasi antarpartai.
Nasky menilai Dasco kerap memainkan peran penghubung antara pemerintah dan PDI Perjuangan yang disebut berada di luar pemerintahan. Ia juga menyebut Dasco sebagai figur yang menjalankan fungsi penghubung berbagai kepentingan, mulai dari dialog antarpartai, kompromi dengan mahasiswa terkait RUU, komunikasi dengan masyarakat, hingga pengawalan kepentingan pemerintah di DPR.
Ulasan tersebut turut membahas konsep politik tersurat dan politik tersirat. Politik tersurat diartikan sebagai tindakan dan keputusan yang terlihat langsung, seperti undang-undang, kebijakan, dan pidato. Sementara politik tersirat merujuk pada proses negosiasi, lobi, dan strategi yang tidak selalu tampak di permukaan. Dalam kerangka itu, Dasco dinilai memiliki kemampuan menjembatani perbedaan dan membangun harmoni di antara berbagai kelompok elit nasional.
Pada bagian akhir, Nasky menggambarkan Dasco sebagai figur yang dinilai mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan membangun kesepahaman lintas faksi, baik di dalam DPR maupun di luar pemerintahan. Penilaian tersebut menempatkan Dasco sebagai salah satu tokoh yang dianggap berperan dalam menjaga stabilitas dan memperkuat persatuan di tengah perbedaan kepentingan politik.
