Jakarta — Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dinilai mampu menjaga demokrasi di tengah dinamika dan tantangan yang terus berkembang. Penilaian itu dikaitkan dengan sejumlah langkah yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, termasuk upaya diplomasi institusi melalui pertemuan dengan jajaran pemimpin media massa dalam beberapa waktu terakhir.
Analis politik senior sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai langkah tersebut berperan penting dalam memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap Polri. Menurutnya, transparansi, dialog, dan pendekatan komunikatif merupakan mekanisme yang efektif untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan negara.
“Apa yang dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan teladan yang unggul dalam membangun demokrasi yang sehat, termasuk memulihkan relasi antara aparat keamanan dan masyarakat. Transparansi, dialog, dan pendekatan komunikatif selalu merupakan mekanisme terbaik dalam menjamin public trust terhadap pemerintah dan negara,” kata Boni di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Boni menjelaskan, keterbukaan Polri untuk berdialog dengan pemimpin media massa mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas publik, yang ia sebut sebagai prasyarat utama bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Ia juga menilai respons institusional yang komunikatif dan terbuka dapat menjadi penyeimbang di tengah derasnya arus propaganda yang membangun narasi pesimistis tentang arah demokrasi Indonesia.
Selain itu, Boni memandang pendekatan komunikatif yang ditempuh Kapolri menempatkan dialog bukan sebagai sarana pencitraan, melainkan sebagai mekanisme substantif untuk menjembatani kesenjangan persepsi antara aparat dan masyarakat sipil. Ia menekankan bahwa tantangan demokrasi kontemporer tidak hanya menyangkut kebijakan, tetapi juga cara negara mengkomunikasikan kebijakan kepada warganya.
“Ketika oposisi jalanan berhasil membangun ekosistem narasi negatif yang menyebar dengan cepat, pemerintah tidak dapat sekadar bereaksi defensif. Dibutuhkan inovasi dan terobosan alternatif. Persis inilah yang sedang didemonstrasikan oleh Kapolri Listyo Sigit melalui pendekatannya yang terbuka dan dialogis terhadap komunitas media,” ujarnya.
Boni menambahkan, model kepemimpinan ideal tidak bertumpu pada kekuatan represif untuk merebut kepercayaan publik, melainkan dibangun melalui konsistensi transparansi, keterbukaan, dan dialog yang tulus dengan seluruh komponen masyarakat. Ia menyebut kepercayaan publik sebagai fondasi legitimasi negara yang paling otentik.
“Tanpa kepercayaan publik, institusi negara, sekuat apapun secara formal, akan kehilangan efektivitas dan resonansinya di benak warga. Sebaliknya, ketika kepercayaan publik terpelihara dengan baik, institusi seperti Polri tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai jangkar stabilitas sosial dalam demokrasi yang senantiasa dinamis,” pungkasnya.
