Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi di kantor DPRD NTB, Kamis (27/8/2025). Aksi tersebut diwarnai kericuhan setelah massa memaksa masuk dan merusak gerbang sebelah selatan.

Dalam aksi itu, massa membawa 12 tuntutan. Di antaranya evaluasi program makan siang bergizi gratis (MBG) serta penolakan tunjangan anggota DPR.

Aparat kepolisian tampak menjaga ketat gerbang utama kantor DPRD NTB. Namun, massa dari sejumlah kampus di Kota Mataram disebut tidak diperbolehkan masuk melalui pintu utama, sehingga berusaha masuk dengan menjebol gerbang sisi selatan.

Peristiwa perusakan gerbang ini bukan kali pertama terjadi. Gerbang yang sama sebelumnya juga sempat dirusak dalam aksi pada 2024 dan menjadi persoalan, bahkan sejumlah peserta aksi saat itu dilaporkan ke kepolisian karena perusakan tersebut.

Ketua BEM Universitas Mataram (Unram), Lalu Nazir Huda, mengatakan perusakan gerbang terjadi karena massa ingin masuk untuk menemui wakil rakyat yang berada di dalam gedung, tetapi tidak diizinkan melalui gerbang utama.

Ia juga menyinggung kemungkinan pelaporan ulang atas perusakan tersebut. Menurutnya, kondisi gerbang memang sudah rusak dan dinilai belum pernah diperbaiki sejak peristiwa 2024.

“Kalau ini dilaporkan kembali, ini kan sudah rusak dan tidak pernah di perbaiki sebelumnya. Masak mau dilaporkan barang rusak,” kata Nazir.

Selain itu, Nazir menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi guru dan dosen. Ia menilai tunjangan wakil rakyat seharusnya dapat dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

“Kenapa tidak dosen dan guru kita yang dinaikkan tunjangannya. Itu yang menjadi keprihatinan kita,” ujarnya.

Namun, ia mengaku belum mengetahui kejelasan apakah isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR juga berlaku hingga daerah.

“Walaupun sampai beberapa hari ini belum tahu kejelasannya apakah kenaikan gaji dan tunjangan DPR itu sampai daerah atau tidak,” katanya.