Gelombang demonstrasi kembali mewarnai sejumlah kota besar di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Aksi yang banyak diikuti generasi muda ini bukan muncul sebagai perayaan, melainkan sebagai penyampaian aspirasi terkait persoalan ekonomi, pendidikan, dan kebijakan pemerintah. Di balik tuntutan yang disuarakan, tersirat pesan yang kerap muncul dari peserta aksi: kepedulian yang berjalan beriringan dengan krisis kepercayaan terhadap sistem demokrasi.

Pernyataan “Kami peduli, tapi kami tidak percaya” menjadi gambaran suasana batin sebagian warga, terutama anak muda, yang merasa demokrasi belum sepenuhnya menghadirkan perlindungan hak dan kesejahteraan sebagaimana dijanjikan.

Gelombang aksi di ruang publik

Pada Agustus–September 2025, ribuan mahasiswa, pelajar, buruh, dan warga turun ke jalan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Mereka menuntut perhatian terhadap isu ekonomi dan demokrasi, termasuk kenaikan upah minimum, reformasi perpajakan, serta transparansi kebijakan pemerintah.

Mayoritas aksi dilaporkan berlangsung damai. Namun, pada beberapa kesempatan terjadi bentrokan yang dikaitkan dengan respons aparat yang dinilai berlebihan oleh sebagian pihak. Terlepas dari dinamika di lapangan, rangkaian protes tersebut menunjukkan tingginya partisipasi generasi muda dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.

Penangkapan aktivis muda dan kekhawatiran atas kebebasan berekspresi

Setelah demonstrasi, sejumlah aktivis muda dilaporkan ditangkap terkait keterlibatan mereka dalam aksi, termasuk mahasiswa dan pengorganisir komunitas. Peristiwa ini memunculkan kekhawatiran mengenai kebebasan berpendapat dan menyempitnya ruang demokrasi.

Situasi tersebut menegaskan bahwa meski aksi generasi muda dapat dipandang sebagai bagian dari demokrasi yang sehat, respons negara terhadap ekspresi kritis berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik dan kondisi demokrasi secara keseluruhan.

Kepercayaan publik menurun, partisipasi anak muda meningkat

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan sekitar 35% warga menyatakan percaya penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam satu tahun terakhir. Angka ini disebut turun dibanding lima tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 50–55%.

Dalam periode yang sama, partisipasi generasi muda justru meningkat. Sekitar 60% responden usia 18–30 tahun menyatakan merasa perlu turun tangan langsung melalui aksi atau kampanye publik. Data ini memperlihatkan hubungan antara memudarnya kepercayaan publik dan menguatnya keterlibatan sosial-politik anak muda.

Demonstrasi sebagai cermin demokrasi partisipatif

Fenomena meningkatnya aksi generasi muda kerap dikaitkan dengan gagasan demokrasi partisipatif, sebagaimana ditegaskan dalam Teori Demokrasi Partisipatif oleh Carole Pateman. Dalam pandangan ini, demokrasi tidak berhenti pada pemilu, tetapi juga menuntut keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintah.

Dalam konteks tersebut, demonstrasi dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik yang menuntut transparansi, mendorong akuntabilitas, dan memastikan suara publik terdengar. Namun, terdapat pula catatan bahwa aksi yang tidak terarah atau dimanfaatkan kepentingan politik tertentu berisiko memunculkan polarisasi dan disinformasi.

Suara generasi muda: vokal, tetapi tidak selalu merasa didengar

Generasi muda kini menjadi kelompok yang paling vokal dalam mengkritik kebijakan publik melalui demonstrasi, diskusi terbuka, media sosial, hingga gerakan komunitas. Isu yang mereka angkat beragam, mulai dari biaya hidup, pendidikan, ketimpangan ekonomi, hingga kualitas demokrasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa anak muda tidak apatis.

Namun, meningkatnya partisipasi tersebut berjalan beriringan dengan menurunnya kepercayaan pada institusi demokrasi. Sebagian anak muda merasa aspirasi yang disampaikan tidak benar-benar memengaruhi keputusan politik, sementara kebijakan tetap berjalan tanpa dialog yang berarti. Dalam situasi seperti ini, kritik menjadi saluran utama untuk mengekspresikan kegelisahan.

Peran generasi muda ke depan

Di tengah situasi tersebut, generasi muda dipandang berperan sebagai pengawas pemerintah saat ini sekaligus penjaga nilai-nilai demokrasi di masa depan. Sejumlah langkah yang disebut dapat dilakukan antara lain mempertahankan sikap kritis dan partisipatif melalui demonstrasi damai, diskusi publik, maupun kampanye sosial berbasis data; memperkuat literasi demokrasi agar partisipasi tidak mudah dimanfaatkan; menjadi jembatan antar generasi untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat yang kurang terdengar; serta mengembangkan inovasi partisipasi dengan memanfaatkan teknologi dan media digital untuk memantau kebijakan dan memfasilitasi debat publik.

Sejumlah pelajaran juga mengemuka dari rangkaian peristiwa ini: pemerintah dinilai perlu lebih transparan dan responsif karena kepercayaan publik tidak dapat dipaksakan; media dituntut menyajikan informasi akurat agar aksi tidak ditarik ke agenda tertentu; dan energi protes generasi muda perlu diarahkan agar produktif, bukan destruktif.

Demokrasi yang sedang diuji

Secara lebih luas, aksi generasi muda dibaca sebagai alarm bahwa demokrasi Indonesia tengah menghadapi ujian. Jika kepercayaan publik terus menurun, partisipasi aktif kaum muda dapat menjadi kekuatan penyelamat, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan baru.

Di tengah krisis kepercayaan, kehadiran generasi muda di ruang publik menegaskan bahwa demokrasi bukan milik segelintir elite, melainkan hak dan tanggung jawab seluruh warga negara. Turunnya mereka ke jalan dipandang sebagai bentuk partisipasi politik yang sah dan bermakna, terutama ketika ruang dialog formal dianggap buntu dan kepercayaan pada institusi melemah. Pada titik inilah, demokrasi diuji: apakah mampu mendengar, merespons, dan berbenah, atau justru semakin menjauh dari rakyat yang seharusnya diwakili.