JAKARTA — Komunikasi publik pemerintah menjadi sorotan di tengah meningkatnya kompleksitas ruang digital dan derasnya arus informasi. Dosen Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran, Diah Fatma Sjoraida, menilai terdapat paradoks komunikasi: tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut tinggi, namun pesan-pesan pemerintah di ruang publik justru dinilai saling bertabrakan dan tidak terorkestrasi dengan baik.
Diah menyebut kondisi itu sebagai “kakofoni”, yakni situasi ketika pesan pemerintah tumpang tindih, kontradiktif, dan kehilangan koordinasi yang jelas. “Ruang publik kita justru dipenuhi oleh kakofoni, sebuah keriuhan pesan yang tumpang tindih, kontradiktif, dan sering kali kehilangan orkestrasi yang jelas,” ujarnya.
Menurut Diah, persoalan komunikasi pemerintah tidak semata berkaitan dengan aspek teknis penyampaian informasi. Ia menilai masalah tersebut berhubungan dengan ambiguitas struktural dalam tata kelola komunikasi negara. Eksperimen kelembagaan dan banyaknya pusat komunikasi, kata dia, membuat narasi pemerintah berjalan sendiri-sendiri.
Fenomena itu dinilai semakin terlihat di era media digital, ketika publik menerima informasi dari beragam kanal secara simultan. Dalam situasi ini, pemerintah tidak hanya berhadapan dengan media arus utama, tetapi juga media sosial, kreator konten, hingga percakapan publik yang bergerak cepat dan sulit dikendalikan.
Akibatnya, komunikasi pemerintah kerap tampak reaktif dan tidak konsisten. Diah menyoroti pesan antarlembaga yang sering berbeda, bahkan diikuti klarifikasi yang saling bertolak belakang dalam waktu singkat. “Ini bukan semata problem diseminasi informasi, melainkan cerminan dari ambiguitas struktural di jantung kekuasaan,” tuturnya.
Diah juga menilai pergantian figur di lini komunikasi pemerintah belum menyelesaikan persoalan utama, karena belum adanya sistem komunikasi yang terintegrasi dan disiplin antarlembaga. Menurutnya, selama setiap institusi merasa memiliki ruang komunikasi sendiri tanpa koordinasi yang kuat, informasi yang diterima publik akan tetap berpotensi terpecah dan tidak konsisten.
Dalam pandangannya, komunikasi publik pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengelolaan citra atau memenangkan perdebatan di ruang digital. Ia menekankan perlunya orkestrasi komunikasi yang jelas agar narasi kebijakan dapat dipahami masyarakat secara utuh.
Karena itu, Diah mendorong pembagian peran komunikasi yang lebih tegas oleh presiden di antara pejabat dan lembaga pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih pesan. “Komunikasi publik adalah jembatan antara kebijakan dan rakyat, bukan benteng pertahanan untuk membungkam masukan demi menjaga citra semata,” pungkasnya.
