Komunikasi publik dinilai menjadi tantangan serius bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam hampir setahun terakhir. Sejumlah pernyataan pejabat negara kerap memicu kontroversi alih-alih meredakan kekhawatiran publik, terutama karena dianggap kontradiktif, ambigu, dan kurang sensitif. Situasi ini memunculkan sorotan terhadap pengelolaan pesan elite politik serta kecermatan berbahasa di lingkaran kekuasaan.
Pakar komunikasi publik dan strategi media dari Fisipol UGM, Prof. Nyarwi Ahmad, Ph.D., menilai akar persoalan terletak pada kegagalan membedakan komunikasi persuasif dengan komunikasi yang berujung pada pemaksaan. “Jadi coercion (pemaksaan) berbeda dengan persuasi,” kata Nyarwi dalam Diskusi Komunikasi Magister (Diskoma) Fisipol UGM edisi ke-24 bertajuk “Dari Retorika Arogansi Menuju Retorika Urgensi”, Kamis (25/9), yang disiarkan secara daring.
Menurut Nyarwi, persuasi merupakan proses dialogis yang ditopang data dan rasionalitas. Persuasi dilakukan dengan menyampaikan pendapat berdasarkan data, bertujuan mengubah sikap dan perilaku, sekaligus mengajak publik mendiskusikan nilai-nilai yang dianggap perlu agar tercapai pemahaman baru yang dapat diterima bersama.
Ia menilai, tindakan elite politik yang kerap memunculkan kontroversi justru mencerminkan pola komunikasi yang tidak demokratis dan cenderung memaksa. Nyarwi mencontohkan respons seorang menteri terhadap kritik publik dengan ujaran “kabur ajalah, kalau bisa tidak usah kembali”. Menurutnya, pernyataan semacam itu menunjukkan sikap defensif. “Ini menunjukkan bukan solusi dan diskusi yang ditawarkan, melainkan arogansi,” ujarnya.
Nyarwi mendorong pemerintah memperbaiki cara berkomunikasi agar pernyataan pejabat tidak menimbulkan kontroversi maupun kegaduhan di masyarakat.
Perhatian serupa disampaikan praktisi komunikasi Dr. Agus Sudibyo, alumnus Fisipol UGM. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan dengan kaburnya batas pemahaman pejabat terhadap media sosial, apakah dipandang sebagai ruang publik atau ruang privat. Menanggapi kaburnya etika berkomunikasi itu, Agus menyerukan tanggung jawab lebih tinggi, tidak hanya bagi pejabat, tetapi juga masyarakat.
“Dengan standar etika yang kabur, maka pejabat harus menggunakan etika tertinggi untuk komunikasi massa yang mensterilkan dari apriori, insinuasi, intimidasi, dan ujaran kebencian,” kata Agus.
