Presiden Prabowo Subianto menunjuk Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Sony Sanjaya yang tengah ditangani kejaksaan terkait dugaan korupsi program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Penunjukan ini disebut sebagai bagian dari perombakan struktur untuk memperbaiki tata kelola lembaga yang terseret skandal keuangan.
Agustina sebelumnya menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Latar belakangnya sebagai auditor dinilai memperkuat sinyal pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap program MBG, yang disebut menjangkau 60 juta penerima manfaat dengan anggaran hingga Rp36,6 triliun.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan, penunjukan Agustina tidak sekadar pergantian figur, melainkan bagian dari strategi perbaikan sistem. “Ada mantan Wakil BPKP di BGN. Pasti itu tujuannya untuk meningkatkan optimalisasi sekaligus transparansi dari penggunaan anggaran,” ujar Qodari di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 5 Juni 2026.
Dalam rangkaian perubahan tersebut, Mayor Jenderal Trenggono turut dilantik sebagai Wakil Kepala BGN. Sementara itu, Nanik Sudaryati Deyang ditetapkan sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam pernyataan pertamanya, Nanik menyampaikan tiga prioritas utama kepemimpinannya, yakni pembenahan tata kelola, evaluasi efektivitas program, dan penguatan akuntabilitas anggaran. “Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai ke penerima yang membutuhkan, bukan menghilang di tengah jalur birokrasi,” kata Nanik di Kantor BGN, Kamis, 4 Juni 2026.
Agustina menambahkan, penguatan sistem informasi dan integrasi data akan menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan. Ia juga menyebut rencana pembangunan mekanisme pelaporan real-time yang terbuka, serta integrasi rekomendasi dari lembaga pengawas seperti BPK dan KPK.
Selain pembenahan pengelolaan anggaran, BGN juga berencana memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini mencakup peningkatan pelatihan bagi penyedia makanan dan pemeriksaan berkala terhadap standar keamanan pangan, menyusul insiden keracunan makanan di Cianjur yang sempat memicu kekhawatiran publik.
Pemerintah berharap susunan pimpinan baru dengan latar belakang teknis dan penekanan pada integritas dapat mengembalikan kepercayaan terhadap BGN dan memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai fokus utama.
