Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Menurut Achmad, kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama bagi stabilitas ekonomi, terutama di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai berbagai tantangan dan ketidakpastian.
Pernyataan tersebut disampaikan Achmad saat menanggapi temuan uang tunai dan emas batangan seberat 74 kilogram dalam penggeledahan sebuah rumah di kawasan Sentul oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.
Ia menilai peristiwa itu perlu disikapi secara bijaksana dengan memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Achmad juga mengingatkan agar dinamika yang berkembang di ruang publik tidak mengganggu objektivitas proses hukum yang sedang berjalan.
“Kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor, terutama ketika perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian. Karena itu, proses penegakan hukum yang transparan, objektif, dan berkeadilan menjadi aspek penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.
Di sisi lain, Achmad mendorong Kejaksaan Agung untuk terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah agar berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Achmad menambahkan, transparansi dalam setiap proses hukum tidak hanya memberikan kepastian bagi dunia usaha, tetapi juga berkontribusi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Penegakan hukum yang profesional, lanjutnya, merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan akan memperkuat kepercayaan publik maupun pelaku usaha. Hal tersebut menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi nasional dan keberlanjutan investasi di Indonesia,” kata Achmad.
Ia berharap seluruh proses hukum dapat berlangsung secara independen, profesional, dan sesuai prinsip keadilan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kredibilitas pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
