Peringatan 50 tahun Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam Fakultas Pertanian Universitas Andalas (KOMMA FP UNAND) menjadi momentum untuk menyatukan komitmen berbagai pihak dalam memperkuat tata kelola Taman Hutan Raya (Tahura) Dr. Mohammad Hatta secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menggagas Penyelamatan dan Tata Kelola Berkelanjutan Tahura Bung Hatta Melalui Skema Pendanaan Inovatif” yang digelar di Balai Kota Padang, Kamis (9/7/2026). Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, komunitas pecinta alam, serta pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan langkah bersama menjaga kawasan konservasi itu.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir yang membuka kegiatan menegaskan Tahura Bung Hatta merupakan aset strategis Kota Padang yang perlu dijaga secara bersama. Ia menyampaikan keberlanjutan pengelolaan Tahura tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat sesuai perannya masing-masing.
Bagi KOMMA FP UNAND, peringatan ini memiliki makna tersendiri. Sejak berdiri pada 11 Juli 1976, Tahura Bung Hatta disebut telah menjadi ruang belajar, pendidikan konservasi, penelitian, hingga pengembangan kepemimpinan bagi para anggotanya.
Ketua KOMMA FP UNAND, M. Farhan, mengatakan momentum usia 50 tahun dimanfaatkan untuk membangun kolaborasi dalam memperkuat masa depan pengelolaan kawasan konservasi di Sumatera Barat. Ia berharap komitmen yang dibangun dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata agar Tahura Bung Hatta tetap menjadi ruang belajar, laboratorium alam, dan penyangga kehidupan bagi generasi kini dan mendatang.
Dalam diskusi, para narasumber menilai penguatan tata kelola menjadi syarat utama untuk mengembangkan berbagai skema pendanaan inovatif bagi pengelolaan Tahura Bung Hatta. Sejumlah skema yang dibahas meliputi pembayaran jasa lingkungan, perdagangan karbon, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, kemitraan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), program adopsi pohon, hingga model pembiayaan campuran (blended finance).
Senior Manager Regional Sumatera WRI Indonesia, Rakhmat Hidayat, menyampaikan pendanaan inovatif bukan semata mencari sumber pembiayaan baru, tetapi juga membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan mampu menumbuhkan kepercayaan para pihak.
Sementara itu, Wakil Direktur KKI WARSI, Rainal Daus, menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Direktur WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam, mengapresiasi inisiatif KOMMA FP UNAND dan menilai penguatan tata kelola Tahura Bung Hatta penting karena kawasan tersebut merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Arau yang menjadi penyangga utama sistem hidrologi Kota Padang.
Tommy juga mendorong audit tata ruang dan perizinan di kawasan tersebut, serta penerapan skema imbal jasa lingkungan bagi pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya air dari kawasan Tahura.
Zola Pandu, mantan Ketua KOMMA yang juga menjabat Ketua IKAFPUA, menilai pemaksimalan potensi Tahura Bung Hatta ke depan memerlukan kerja sama multipihak. Menurutnya, FGD tersebut melahirkan gagasan-gagasan konstruktif untuk membangun kesepakatan bersama agar Tahura Bung Hatta dapat menjadi media pembelajaran edukasi lingkungan sekaligus menjaga kelestarian kawasan.
Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta menandatangani Nota Kesepahaman Pengelolaan Tahura Bung Hatta sebagai komitmen awal membangun kemitraan multipihak. Nota kesepahaman ditandatangani KOMMA FP UNAND bersama Yayasan BILA, Yayasan KOMMA, WALHI Sumatera Barat, WRI Indonesia, KKI WARSI, LBH Padang, akademisi dari Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang, tokoh adat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, serta Dinas Pertanian Kota Padang.
