Sebanyak 300 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Tegal Raya—meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes—mengikuti pembekalan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kegiatan tersebut digelar di Rumah Aspirasi Haris Turino, Jumat (29/05/2026), dengan materi utama tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Anggota Komisi XI DPR RI Haris Turino menyampaikan bahwa peran DPR dan BPK saling melengkapi dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia juga menyoroti ketangguhan UMKM yang dinilainya berulang kali mampu bertahan di tengah krisis ekonomi serta menjadi penggerak ekonomi daerah dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Menurut Haris, pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan negara penting agar penggunaan anggaran dapat diawasi bersama dan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk mendukung perkembangan UMKM.
Sekretaris Jenderal BPK RI Syamsudin menjelaskan bahwa BPK memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun keuangan yang dikelola BUMN dan BUMD. Ia menegaskan tugas utama BPK adalah memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan itu, Syamsudin juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dan Pemerintah Kota Tegal yang dinilai responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Tengah.
Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman yang turut hadir menilai, di era keterbukaan informasi masyarakat semakin kritis terhadap pengelolaan anggaran negara maupun daerah. Karena itu, ia menekankan bahwa pemahaman tentang akuntabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi perlu menjadi budaya bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia usaha.
Ischak menyebut sosialisasi semacam ini penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memandang hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK sebagai bagian penting dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
