Pemerintah Yordania resmi melarang seluruh aktivitas Ikhwanul Muslimin, kelompok oposisi yang selama ini dikenal paling vokal di negara tersebut. Keputusan itu muncul setelah otoritas menuding kelompok tersebut terkait rencana serangan di dalam negeri, di tengah penilaian sejumlah pengamat bahwa langkah ini juga dipengaruhi dinamika tekanan regional.
Awal pekan ini, Yordania menuduh Ikhwanul Muslimin merencanakan serangan. Pengumuman itu disampaikan sepekan setelah dinas keamanan menyatakan telah menangkap 16 orang yang disebut memiliki senjata dan bahan peledak. Dalam periode menjelang pengumuman tersebut, kampanye yang bernada hasutan terhadap Ikhwanul Muslimin dilaporkan menyebar luas di Kerajaan Hashemite, terutama melalui media pro-pemerintah dan akun media sosial yang dikaitkan dengan dinas keamanan.
Saat penangkapan sel itu diumumkan, sejumlah pengamat menilai nada dan waktu pengumuman mencerminkan puncak dari kampanye politik yang kian intensif terhadap Ikhwanul Muslimin. Media pemerintah mengutip juru bicara pemerintah yang menyebut para tersangka merupakan anggota Ikhwanul Muslimin dan dituduh berencana “menyebarkan kekacauan”. Tak lama kemudian, media pemerintah menayangkan apa yang diklaim sebagai pengakuan dari delapan tersangka; enam di antaranya menyatakan diri sebagai anggota Ikhwanul Muslimin.
Hanya sepekan setelahnya—dan sebelum para tahanan dirujuk ke pengadilan—Kementerian Dalam Negeri mengumumkan larangan total terhadap Ikhwanul Muslimin. Larangan itu disertai tuduhan bahwa kelompok tersebut memproduksi dan menyimpan senjata serta merencanakan tindakan yang dapat mengguncang stabilitas kerajaan. Kementerian juga menyatakan telah meluncurkan penyelidikan terhadap lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan kelompok tersebut.
Secara bersamaan, pasukan keamanan menyerbu markas besar Front Aksi Islam (Islamic Action Front/IAF), sayap politik Ikhwanul Muslimin. Sejumlah pengamat melihat tindakan ini sebagai langkah awal menuju kemungkinan pencabutan izin operasi IAF. IAF merupakan partai oposisi terbesar di Yordania dengan 31 anggota parlemen, dan pada pemilu tahun lalu meraih hampir sepertiga suara—kemenangan elektoral terbesar sejak partai itu berdiri pada 1992.
Ikhwanul Muslimin membantah memiliki keterkaitan dengan sel tersebut maupun dugaan rencana serangan. Namun, respons kelompok itu disebut memperdalam krisis internal, karena mereka mengambil jarak dari para tahanan—yang juga membantah tuduhan dan menyatakan tindakan mereka hanya dimaksudkan untuk mendukung Gaza. Sikap ini dinilai membuat dukungan opini publik melemah, sekaligus mengurangi kemampuan Ikhwanul Muslimin menghadapi kampanye pemerintah.
Pada 23 April, ketika Menteri Dalam Negeri Mazin al-Faraya mengonfirmasi pelarangan Ikhwanul Muslimin dan memperingatkan media agar tidak menerbitkan pernyataan mereka atau mewawancarai anggotanya, Raja Abdullah melakukan kunjungan mendadak ke Arab Saudi untuk bertemu Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Waktu kunjungan tersebut memicu spekulasi bahwa Riyadh berada di balik penindakan ini dan bahwa kampanye dapat meluas hingga menyasar IAF.
Di tingkat regional, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) selama ini dikenal memimpin upaya melemahkan Ikhwanul Muslimin. Keduanya mendukung kudeta militer Mesir pada 2013 yang menggulingkan pemerintahan yang dipimpin Ikhwanul Muslimin, dan terus mendukung penindakan terhadap kelompok tersebut yang berujung pada pemenjaraan ribuan anggotanya. Sejumlah analis menilai kampanye Yordania terjadi di bawah tekanan terkoordinasi dari Arab Saudi, UEA, dan Israel.
Seorang jurnalis Yordania yang dikutip Middle East Eye dengan syarat anonim menyatakan kampanye itu berlangsung menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump ke kawasan. Menurutnya, langkah Yordania bisa dipandang sebagai tindakan pencegahan untuk meyakinkan Trump agar mengembalikan bantuan AS yang sebelumnya ditangguhkan. Jurnalis itu juga menyebut Yordania mungkin berupaya menyenangkan Arab Saudi demi mendapatkan dukungan finansial sebagai pengganti bantuan AS yang ditangguhkan.
Di sisi lain, sejumlah pengamat di Yordania menilai Ikhwanul Muslimin selama puluhan tahun justru menjadi salah satu pilar stabilitas kerajaan. Kelompok ini didirikan di Yordania pada 1945, dan Raja Abdullah I disebut pernah menghadiri peresmian markas pertamanya. Sejak itu, Ikhwanul Muslimin memperoleh lisensi resmi dan beroperasi secara legal. Ketika pemerintah membubarkan partai-partai politik pada 1957, Ikhwanul Muslimin dikecualikan dan tetap aktif dalam ranah politik dan sosial.
Dalam beberapa krisis besar yang dianggap mengancam monarki, Ikhwanul Muslimin disebut berada di sisi kerajaan. Pada 1957, kelompok ini berpihak kepada Raja Hussein melawan upaya kudeta oleh pemerintahan Suleiman al-Nabulsi dan gerakan “Perwira Bebas” yang dipimpin Ali Abu Nuwar. Pada 1970, saat terjadi konfrontasi besar antara tentara Yordania dan pasukan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang September, pengacara sekaligus anggota parlemen Saleh al-Armouti menyatakan Ikhwanul Muslimin menurunkan senjata dan menolak terlibat dalam konfrontasi bersenjata dengan tentara Yordania.
Kelompok ini juga disebut mendukung monarki selama “Pemberontakan April” pada 1989 yang dipicu krisis ekonomi, serta dalam “Pemberontakan Roti” pada 1996 yang terjadi setelah kenaikan harga roti dan berujung pada jatuhnya pemerintahan Perdana Menteri Abdel Karim Kabariti. Dalam konteks 1996, Raja Hussein disebut memuji Front Aksi Islam karena tidak ikut serta maupun menyetujui protes, yang dinilai membantu meredakan ketegangan.
Namun kini, Yordania disebut tengah menjalani transformasi politik besar. Dalam pandangan yang berkembang di kalangan pengamat, sebagian elite politik melihat Ikhwanul Muslimin sebagai beban dan menilai penghapusan kelompok tersebut dapat membuka jalan bagi hubungan yang lebih baik dengan Arab Saudi, UEA, dan Israel. Pemerintah juga disebut berharap langkah ini dapat meyakinkan pemerintahan Trump untuk melanjutkan kembali bantuan finansial kepada Yordania.
Dengan pelarangan ini, Yordania memasuki babak baru dalam hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin, sekaligus membuka pertanyaan tentang arah penataan oposisi dan stabilitas politik domestik ke depan.
