Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik kebijakan pemerintah dan Pertamina yang menaikkan harga Pertamax serta Pertamax Green secara mendadak pada 10 Juni 2026. YLKI menilai pengumuman yang tiba-tiba membuat masyarakat tidak memiliki waktu memadai untuk menyesuaikan pengeluaran dan mengambil keputusan ekonomi setelah perubahan harga diberlakukan.

Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, menyatakan pihaknya memahami harga BBM nonsubsidi dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun, ia menegaskan penyesuaian harga tetap harus mengedepankan prinsip transparansi dan perlindungan konsumen.

Menurut YLKI, BBM merupakan kebutuhan strategis yang berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga. Karena itu, setiap perubahan harga dinilai perlu dikomunikasikan secara terbuka dan tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan yang memadai.

YLKI juga mendesak pemerintah dan Pertamina membuka secara rinci formula serta komponen pembentuk harga BBM. Transparansi tersebut dinilai penting agar publik memahami dasar perhitungan kenaikan harga yang terjadi.

Selain menuntut keterbukaan, YLKI mengingatkan kenaikan harga seharusnya dibarengi peningkatan kualitas layanan kepada konsumen. Rio menyebut masyarakat berhak memperoleh jaminan mutu BBM, distribusi yang andal, takaran yang akurat, serta pelayanan yang lebih baik di SPBU.

YLKI menilai polemik kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola komunikasi publik terkait penyesuaian harga barang dan jasa strategis. Organisasi itu mendorong adanya standar pemberitahuan yang lebih transparan, terukur, dan mudah dipahami setiap kali terjadi perubahan harga yang berdampak luas.

YLKI menegaskan hak konsumen atas informasi perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan penyesuaian harga, terutama untuk komoditas yang digunakan jutaan masyarakat setiap hari.