Selama lebih dari dua dekade, sejumlah warga di wilayah perkotaan Da Lat menghadapi situasi serba sulit akibat perubahan dan tumpang tindih rencana tata ruang. Tanah yang mereka miliki secara sah dan telah bersertifikat, tiba-tiba masuk dalam perencanaan taman, ruang hijau, atau jalan. Akibatnya, warga berada dalam posisi “menggantung”: tidak leluasa membangun atau memperbaiki rumah, tetapi juga tidak mendapat kepastian pengambilalihan maupun kompensasi.
Pengalaman itu dialami Truong Thi Ban dan suaminya. Pada awal 2025, ketika mereka mengajukan izin untuk merenovasi rumah, mereka baru mengetahui tanahnya kembali masuk dalam rencana pembangunan jalan. Ini menjadi kali kedua lahan keluarga tersebut terdampak perencanaan. Lebih dari 20 tahun sebelumnya, mereka telah menyerahkan hampir 200 meter persegi tanah yang disita untuk kawasan permukiman dan pembangunan jalan. Namun, sekitar 10 tahun lalu, rencana jalan baru kembali tumpang tindih dengan bagian tanah yang masih tersisa.
Pembatasan akibat perencanaan membuat proses perizinan menjadi rumit karena memerlukan serangkaian prosedur komitmen. Kondisi itu memaksa keluarga tersebut mengurungkan niat membangun kembali rumah. Ban juga mempertanyakan kelayakan rencana jalan yang melewati area dengan risiko longsor tinggi di belakang rumahnya, yang berada di atas lereng gunung dan dekat zona penyangga hutan pelindung. Ia meragukan apakah faktor topografi dan aspek keselamatan sudah dipelajari dalam penyusunan rencana.
Kondisi serupa dialami Nguyen Khanh Hoang, warga di dekat aliran Xuan An, lingkungan Xuan Huong, Da Lat. Setelah menabung untuk membeli rumah kecil di gang dengan harapan kelak membangun rumah yang lebih layak, ia mendapati sebagian lahannya ternyata masuk rencana jalan ketika mengurus prosedur pembangunan kembali. Sisa lahan yang ada dinilai terlalu kecil untuk dibangun. Hoang pun bertahan di rumah yang kian rusak hingga akhirnya menjualnya dengan harga murah dan pindah ke tempat lain.
Di distrik Lam Vien, sejumlah bidang tanah yang semula ditetapkan secara legal sebagai lahan permukiman perkotaan—warga telah memiliki sertifikat dan tinggal stabil—kemudian dalam rencana tata ruang diklasifikasikan ulang menjadi ruang hijau publik, fasilitas layanan publik, atau infrastruktur transportasi yang baru dikembangkan.
Survei di berbagai wilayah Da Lat juga memperlihatkan paradoks lain. Ada area hutan curam yang kemudian diizinkan untuk pembangunan sehingga memicu longsor saat musim hujan. Sebaliknya, kawasan yang telah lama dihuni dan secara hukum memungkinkan pembangunan justru berubah peruntukan menjadi taman hijau atau koridor jalan. Tumpang tindih kebijakan ini memicu keresahan dan kekecewaan warga.
Perwakilan Komite Rakyat di tingkat kelurahan menyatakan, pengklasifikasian ulang lahan permukiman sah menjadi lahan publik atau ruang hijau menjadi penyebab langsung munculnya petisi dan keluhan yang berkepanjangan. Ketika status lahan berubah, warga kehilangan dasar untuk pengakuan, konversi penggunaan lahan, serta pengajuan izin pembangunan atau renovasi. Di sisi lain, karena belum ada keputusan resmi pengambilalihan, warga juga belum menerima kompensasi apa pun.
Situasi tersebut menciptakan wilayah perencanaan “tertunda” yang berlangsung bertahun-tahun, menempatkan warga di antara batas hukum dan kebutuhan hidup sehari-hari. Saat ini, Komite Rakyat Provinsi disebut sedang melaksanakan perencanaan antar-kelurahan. Sejumlah pihak mendorong agar departemen dan daerah terkait melakukan peninjauan menyeluruh serta dengan tegas menghapus item perencanaan yang dinilai tidak praktis, guna memulihkan hak-hak sah warga dan membuka kembali potensi pemanfaatan sumber daya lahan.
