Warga Buntok Soroti Jalan Rusak hingga Minta Transparansi Program Kartu Huma Betang Saat Reses DPRD Kalteng

Warga Buntok Soroti Jalan Rusak hingga Minta Transparansi Program Kartu Huma Betang Saat Reses DPRD Kalteng

Sejumlah persoalan mengemuka dalam kegiatan reses perseorangan Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Sirajul Rahman, di Kabupaten Barito Selatan. Warga menyampaikan keluhan mulai dari infrastruktur jalan, penyaluran program Kartu Huma Betang, hingga akses terhadap fasilitas publik.

Sirajul mengatakan aspirasi itu diterima langsung saat pelaksanaan reses pada 5–12 April 2026. Ia menyebut seluruh masukan menjadi catatan untuk diperjuangkan di DPRD.

Salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan warga adalah kondisi jalan menuju Kota Buntok sebelum Jembatan Kalahien. Menurut warga, ruas tersebut mengalami kerusakan dan dinilai membutuhkan perbaikan segera.

Selain jalan, masyarakat juga menyoroti sarana olahraga yang dinilai sudah tidak representatif. Sirajul menyebut warga meminta perbaikan fasilitas tersebut karena kondisinya dianggap kurang layak.

Aspirasi lain yang turut disampaikan meliputi usulan pembangunan taman kanak-kanak (TK) serta perbaikan mushola di sejumlah titik di Buntok.

Di sektor sosial dan pendidikan, Sirajul menyampaikan adanya keluhan terkait pelaksanaan program Kartu Huma Betang yang dinilai belum berjalan merata. Warga juga meminta agar pelaksanaannya lebih transparan dan tepat sasaran.

Masukan di bidang pendidikan juga mencakup dorongan perluasan akses beasiswa, termasuk peluang pendidikan ke luar negeri, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi lokal seperti STAI Buntok.

Dari unsur adat, mantir adat disebut meminta penambahan insentif karena dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

Sementara itu, di sektor ekonomi warga mengusulkan kemudahan proses perizinan pertambangan bagi masyarakat lokal agar kesempatan usaha tidak hanya didominasi pihak tertentu.

Sirajul menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses akan dibawa ke pembahasan di DPRD Kalimantan Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menyatakan pihaknya akan memperjuangkan masukan tersebut sesuai kewenangan DPRD.