Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut mencakup pengawalan dari aspek tata ruang, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.
Hal itu disampaikan Ossy dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (04/05/2026). Ia menyebut ada tiga dukungan utama yang akan diberikan kementeriannya.
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” kata Ossy.
Menurut Ossy, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sedang dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall). Ia menambahkan, penyesuaian juga akan dilakukan pada tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun.
Dukungan kedua, Kementerian ATR/BPN menyatakan kesiapan mempercepat proses perizinan KKPR sesuai kewenangan yang berlaku. Ossy mengatakan percepatan ini terutama dimungkinkan apabila proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antarkementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut.
Sementara dukungan ketiga terkait pengadaan tanah. Ossy menyampaikan kementeriannya siap memberikan dukungan penuh untuk mendukung pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir tersebut. Meski demikian, ia menekankan perlunya penguatan lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan optimal.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” ujarnya.
Dalam pertemuan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program. “Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” kata AHY.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah menteri/kepala lembaga serta wakil menteri/wakil kepala dalam Kabinet Merah Putih, serta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah. Dalam acara tersebut, Ossy turut didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana.
