Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan sektor pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hampir seluruh program prioritas pemerintah membutuhkan dukungan ketersediaan lahan dan tata ruang yang baik.
Pernyataan itu disampaikan Ossy saat menjadi pembicara dalam Akademi Politik yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/26). Kegiatan tersebut mengusung tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan”.
Ossy menjelaskan, upaya mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru memerlukan dukungan lahan. Karena itu, ia menilai peran Kementerian ATR/BPN penting untuk memastikan program-program Asta Cita dapat berjalan optimal.
Dalam paparannya, Ossy menyebut Indonesia memiliki sumber daya agraria yang terdiri atas sekitar 77% wilayah laut dan 23% daratan atau sekitar 189 juta hektare. Dari total luas daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5% merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
Sementara itu, areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga kini, sekitar 79,5% wilayah APL telah berhasil dipetakan.
“Kami saat ini tengah menyelesaikan pemetaan 20,5% bidang tanah yang tersisa, terutama di wilayah perbatasan dan area yang berbatasan dengan kawasan hutan,” kata Ossy.
Ia menilai, penyelesaian pemetaan seluruh bidang tanah akan menjadi fondasi penting untuk membangun basis data pertanahan yang lengkap dan terintegrasi. Langkah tersebut juga disebut mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta yang menjadi fokus pemerintah dalam menciptakan tata kelola ruang yang lebih efektif.
Ossy menambahkan, konflik agraria dan tumpang tindih pemanfaatan ruang yang masih terjadi saat ini sebagian besar dipengaruhi belum terintegrasinya data antarinstansi. Karena itu, Kementerian ATR/BPN mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan data yang sama sehingga potensi tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin.
