Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan melaporkan perkembangan dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan tersebut mencakup penataan ruang serta perizinan pemanfaatan ruang untuk menunjang pelaksanaan PSN, khususnya pada sektor pangan.
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (10/06/2026), Ossy menjelaskan dua langkah utama yang telah dilakukan. Pertama, penyesuaian tata ruang melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan yang telah dilaksanakan pada Oktober 2025. Kedua, penyusunan perencanaan rinci melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dari target 19 RDTR di Papua Selatan, saat ini empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.
Dari empat RDTR tersebut, tiga di antaranya telah terintegrasi ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah terus mendorong percepatan penyusunan RDTR lainnya untuk memperkuat kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung kemudahan investasi di Papua Selatan.
Rakortas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu juga membahas perkembangan perizinan pemanfaatan ruang. Hingga kini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung pengembangan kawasan. Selain itu, terdapat tiga permohonan KKPR lain yang masih dalam proses.
Menurut Ossy, KKPR yang telah diterbitkan akan digunakan untuk pengembangan kawasan tanaman pangan, pelabuhan pendukung, serta pengembangan perkebunan sawit. Ia menegaskan, Kementerian ATR/BPN pada prinsipnya mendukung permohonan KKPR sepanjang persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi. Dalam Rakortas tersebut, Ossy hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana.
Ossy juga menyampaikan bahwa Papua Selatan telah memenuhi ketentuan nasional terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan capaian 87,24%. Capaian itu disebut menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Papua Selatan dinilai memiliki potensi untuk menjadi salah satu lumbung pangan, energi, dan bioindustri di Indonesia.
Rakortas turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beserta jajaran; Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Fais Nurofiq; Wakil Menteri Pertanian Sudaryono; serta jajaran dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadir pula perwakilan Bupati Merauke serta pejabat dari kementerian/lembaga terkait.
