Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya untuk mendukung transparansi keuangan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan usai ia mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 secara daring dari Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (2/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas didampingi Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman serta jajaran pimpinan perangkat daerah. Mereka menyimak arahan strategis yang disampaikan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bobby Adhityo Rizaldi.
Bobby menjelaskan, BPK menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (risk-based audit) yang dipadukan dengan pemanfaatan Big Data Analytics untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman analisis pemeriksaan LKPD. Ia menekankan perlunya kerja sama dari pemerintah daerah agar proses pemeriksaan berjalan lancar.
Dalam arahannya, Bobby juga menyatakan BPK tidak berada pada posisi untuk mengkritisi atau memberikan rekomendasi atas kebijakan yang diambil kepala daerah. Menurutnya, pemeriksaan difokuskan pada turunan kebijakan berupa program atau kegiatan agar pelaksanaannya sesuai aturan.
Ia turut menyoroti peran strategis DPRD sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Bobby menilai pengawasan DPRD penting untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bobby menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan DPRD atas upaya menjaga transparansi keuangan negara. Namun, ia mengingatkan agar tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera dilaksanakan.
Menutup pertemuan, BPK RI berpesan kepada kepala daerah dan tim pemeriksa untuk menjaga integritas serta profesionalisme. Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 diharapkan tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan momentum memperkuat akuntabilitas di tengah dinamika perubahan global.
Bobby juga berharap dukungan kepala daerah dan ketua DPRD terhadap tim pemeriksa BPK agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik. Ia menegaskan, hasil pemeriksaan pada prinsipnya diharapkan mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta penurunan angka kemiskinan.
