Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya untuk mendukung transparansi keuangan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan usai ia mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 secara daring dari Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (2/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Rico Waas didampingi Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman serta jajaran pimpinan perangkat daerah. Mereka menyimak arahan strategis yang disampaikan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bobby Adhityo Rizaldi.
Bobby menjelaskan, BPK menerapkan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (risk-based audit) yang dipadukan dengan pemanfaatan big data analytics untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman analisis pemeriksaan LKPD. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan tim pemeriksa agar proses pemeriksaan berjalan lancar.
Dalam arahannya, Bobby juga menegaskan bahwa BPK tidak berada pada posisi untuk mengkritisi atau memberikan rekomendasi atas kebijakan yang diambil kepala daerah. Menurutnya, pemeriksaan difokuskan pada turunan kebijakan, yakni program maupun kegiatan, agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan.
Selain itu, Bobby menyoroti peran strategis DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia menilai fungsi pengawasan DPRD penting untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bobby menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan DPRD atas upaya menjaga transparansi keuangan negara. Namun, ia menekankan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan perlu segera dilaksanakan.
Di akhir pertemuan, BPK RI berpesan agar kepala daerah dan tim pemeriksa menjaga integritas serta profesionalisme. Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 diharapkan tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan momentum untuk memperkuat akuntabilitas di tengah perubahan global yang dinamis. Bobby juga menyatakan harapannya agar dukungan terhadap pemeriksaan dapat mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, dan penurunan angka kemiskinan.
