Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya untuk mendukung transparansi keuangan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan seusai ia mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 secara daring dari Rumah Dinas Wali Kota, Kamis, 2 April 2026.
Entry meeting tersebut diisi dengan arahan strategis dari Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bobby Adhityo Rizaldi. Dalam kesempatan itu, Bobby menjelaskan BPK menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit) yang dipadukan dengan Big Data Analytics untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman analisis pemeriksaan LKPD.
Ia menekankan pentingnya kerja sama agar proses pemeriksaan berjalan lancar. Pertemuan tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah dan ketua DPRD di lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V.
Bobby juga menegaskan posisi BPK dalam pemeriksaan. Menurutnya, BPK tidak berada pada posisi untuk mengkritisi atau memberikan rekomendasi atas kebijakan yang diambil kepala daerah, melainkan memastikan turunan kebijakan berupa program maupun kegiatan berjalan sesuai aturan.
Selain itu, ia menyoroti peran strategis DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia menyebut pengawasan DPRD diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bobby menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan DPRD atas upaya menjaga transparansi keuangan negara, sekaligus mengingatkan agar tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan segera dilaksanakan.
BPK RI juga berpesan kepada seluruh kepala daerah dan tim pemeriksa untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Pemeriksaan LKPD 2025 diharapkan tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan momentum memperkuat akuntabilitas di tengah perubahan global yang dinamis.
Dalam arahannya, Bobby berharap kepala daerah dan ketua DPRD mendukung tim pemeriksa BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan. Ia menambahkan, hasil pemeriksaan pada prinsipnya diharapkan mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta penurunan angka kemiskinan.
