Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, S.E., menerima penyampaian aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara di halaman Kantor DPRD Kukar, Kamis (23/7/2026).

Aksi yang dipimpin Umar Salim selaku koordinator orasi tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Abdul Rasid didampingi sejumlah anggota DPRD Kukar, yakni Akbar Haka Saputra, Safruddin, Mohamad Idham, serta Plt. Sekretaris DPRD Kukar Lukman dan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Nurhayati Turistiany.

Dalam pertemuan itu, HMI Cabang Kutai Kartanegara menyerahkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kepada pimpinan dan anggota DPRD Kukar. Dokumen tersebut memuat agenda Evaluasi APBD 2026, Evaluasi Program Kukar Idaman Terbaik, penguatan transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melalui MoU tersebut, HMI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain meminta keterbukaan strategi fiskal daerah, memastikan pelayanan dasar masyarakat tidak terdampak penyesuaian anggaran, melakukan evaluasi RPJMD secara terbuka melalui forum konsultasi publik, serta meminta penjelasan mengenai pengadaan videotron di desa-desa.

Selain itu, mahasiswa juga mendorong transparansi terkait temuan pemeriksaan Inspektorat, pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen, percepatan penyediaan sarana persampahan, pengawasan lingkungan, penyaluran bantuan sektor perikanan, hingga kebijakan pengembangan ekonomi karbon yang melibatkan masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Abdul Rasid menyampaikan apresiasi atas sikap kritis dan konstruktif mahasiswa. Ia mengakui perekonomian Kutai Kartanegara sedang menghadapi tantangan, salah satunya akibat belum tersalurkannya sebagian anggaran dari pemerintah pusat.

“Kalau melihat kondisi yang ada saat ini, memang Kutai Kartanegara sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi masyarakat melemah dan kondisi ini juga terjadi secara nasional karena adanya pemangkasan maupun penundaan penyaluran anggaran dari pemerintah pusat,” ujar Abdul Rasid.

Ia menyebut terdapat anggaran daerah yang nilainya hampir mencapai Rp3 triliun yang hingga kini belum disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurutnya, jika anggaran tersebut segera direalisasikan, berbagai program pembangunan daerah dapat kembali berjalan sesuai rencana.

“Kalau anggaran itu bisa segera disalurkan, tentu kondisi Kutai Kartanegara akan jauh lebih baik. Karena itu kita harus bersama-sama memperjuangkan agar hak daerah dapat segera diterima sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Abdul Rasid juga berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tetap merealisasikan program-program yang telah disepakati dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Ia menilai pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa akan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.

“Ketika kegiatan pembangunan berjalan, masyarakat memiliki kesempatan bekerja. Tukang, pekerja, hingga pelaku usaha lokal akan memperoleh penghasilan. Dengan begitu, ekonomi masyarakat akan kembali bergerak,” ungkapnya.

Ia turut mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutai Kartanegara untuk memprioritaskan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal dalam setiap kegiatan.

“Kami berharap perusahaan-perusahaan di Kutai Kartanegara ikut berperan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai pekerjaan yang sebenarnya mampu dikerjakan masyarakat lokal justru diberikan kepada pihak dari luar daerah,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Abdul Rasid menegaskan DPRD Kukar akan mengawal aspirasi yang disampaikan HMI serta mendorong pemulihan ekonomi daerah melalui percepatan realisasi anggaran dan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik HMI Cabang Kutai Kartanegara yang telah menyampaikan aspirasi secara kritis kepada pemerintah dan DPRD. Mari kita sama-sama memperjuangkan agar kondisi Kutai Kartanegara tetap kondusif, ekonominya tumbuh kembali, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” pungkasnya.