Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Tim Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang ditengarai bekerja secara tertutup dan tidak transparan. Ia menilai proses tersebut berjalan tanpa masukan teknis dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Menurut Irwan, kondisi itu berdampak langsung pada pelaksanaan teknis aspirasi yang ia sampaikan untuk masyarakat. Ia menyebut sejumlah pelaksanaan kegiatan menjadi terbengkalai dan mengalami penundaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Irwan usai rapat gabungan DPRD Kabupaten Banjar, yang melibatkan pimpinan komisi bersama SKPD terkait. Rapat itu membahas evaluasi progres pembangunan kegiatan fisik Kabupaten Banjar tahun 2025, dan digelar pada Sabtu (7/2/2026) petang.
