Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Setiap rupiah yang dikelola melalui pengadaan barang dan jasa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Aryoko usai membuka Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) level 1 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua di Kota Jayapura, Senin.
Menurut dia, aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan dituntut memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, serta kemampuan mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi. Ia menyebut pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
Aryoko menjelaskan, pelatihan teknis PBJ level 1 diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, terutama dalam memperdalam pemahaman regulasi dan kebijakan pengadaan. Selain itu, pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pengadaan agar berjalan efektif dan efisien.
Ia menambahkan, pelatihan juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan kontrak bersama penyedia barang dan jasa, serta memperkuat mitigasi risiko, pengawasan, dan pengendalian sehingga seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Aryoko, penyelenggaraan pelatihan sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yakni “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (Papua CERAH).” Melalui peningkatan kompetensi aparatur, pemerintah disebut terus memperkuat misi membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, dan berintegritas.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari praktik korupsi, kolusi, konflik kepentingan, kompleksitas birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, hingga perubahan regulasi yang dinamis.
Karena itu, Aryoko berharap peserta pelatihan tidak menjadikan kegiatan tersebut semata sebagai sarana memperoleh sertifikat kompetensi, melainkan momentum untuk membangun karakter aparatur yang jujur, profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik.
