Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah, terutama melalui pengelolaan retribusi yang lebih efektif dan akuntabel. Salah satu langkah yang didorong adalah penyempurnaan sistem WEB Register sebagai sistem utama pengelolaan retribusi daerah di Kabupaten Tangerang.
Intan menyampaikan, perbaikan WEB Register juga merupakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Hal itu disampaikan dalam kegiatan di Hotel Lemo, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Kamis, 12 Maret 2026.
“Kita perlu menyepakati bersama bagaimana arah perbaikan dan pengembangan sistem WEB Register sebagai sistem utama dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Tangerang,” ujar Intan.
Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi tersebut penting agar pengelolaan retribusi semakin transparan dan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Ia berharap forum yang digelar dapat menghasilkan kesepakatan mengenai arah pengembangan WEB Register, apakah dilakukan penyempurnaan terintegrasi atau disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis masing-masing perangkat daerah.
Selain isu retribusi, Intan juga menyoroti upaya peningkatan efisiensi dan transparansi belanja daerah melalui pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai instrumen pembayaran pemerintah daerah. Ia berharap penetapan kebijakan terkait KKI dapat dipercepat agar pemanfaatannya berjalan lebih optimal sejak awal tahun anggaran.
Dalam kesempatan yang sama, Intan menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur dan ekosistem digital di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga perlu diimbangi dengan infrastruktur digital, salah satunya melalui perluasan akses internet di ruang publik seperti taman edukasi, ruang terbuka hijau, taman bermain, serta fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, menjelaskan bahwa kegiatan High Level Meeting menjadi salah satu indikator penilaian dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Melalui forum tersebut, pimpinan daerah diharapkan memberikan arahan kepada perangkat daerah terkait optimalisasi digitalisasi layanan pajak dan retribusi.
“Melalui pertemuan ini diharapkan pimpinan dapat memberikan arahan kepada para kepala OPD terkait pemanfaatan digitalisasi untuk mempermudah pelayanan pajak maupun retribusi bagi masyarakat,” kata Slamet.
Ia menambahkan, pembahasan juga mencakup evaluasi implementasi digitalisasi, kesiapan serta penyempurnaan aplikasi layanan, dan koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk memperluas akses internet di ruang publik agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan pemerintah secara daring. Slamet menegaskan, fokus ke depan bukan hanya mengejar status juara Championship TP2DD, tetapi mendorong masyarakat beralih ke sistem digital agar pembayaran pajak dan retribusi dapat dilakukan lebih mudah, dengan harapan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.
