Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam menetapkan kerangka hukum terpadu untuk pemanfaatan dan penggunaan sumber daya pendidikan terbuka di pendidikan tinggi. Aturan tersebut akan mulai berlaku pada 1 September melalui Surat Edaran Nomor 61.
Kementerian menyatakan regulasi ini menjadi yang pertama di Vietnam yang mengatur secara menyeluruh pemanfaatan sumber daya pendidikan terbuka pada jenjang perguruan tinggi. Surat edaran itu ditujukan untuk membangun ekosistem sumber daya pembelajaran digital, memperkuat koneksi dan berbagi antar lembaga pelatihan, serta memperluas akses pengetahuan bagi pelajar di seluruh negeri.
Dalam ketentuannya, materi pembelajaran, buku teks, kuliah, kursus daring, dan produk akademik yang sebagian besar didanai oleh anggaran negara diprioritaskan untuk dipublikasikan dengan lisensi terbuka. Pengecualian berlaku apabila peraturan perundang-undangan menetapkan sebaliknya atau materi tersebut termasuk dalam ruang lingkup pembatasan publikasi.
Regulasi ini diharapkan memperluas akses terhadap sumber daya pembelajaran publik, mendorong praktik berbagi, serta membantu pemanfaatan sumber pengetahuan secara lebih efektif untuk kebutuhan pelatihan dan penelitian.
Surat edaran juga menetapkan bahwa sumber daya pendidikan terbuka hanya dapat digunakan apabila memenuhi standar kualitas, memiliki lisensi akses terbuka yang sesuai, serta memenuhi persyaratan untuk dibagikan di lingkungan digital. Perguruan tinggi diwajibkan membangun mekanisme evaluasi, pembaruan, dan pengendalian mutu materi pembelajaran sebelum digunakan.
Kementerian menekankan bahwa upaya berbagi pengetahuan harus berjalan seiring dengan integritas ilmiah. Meski akses, penggunaan, modifikasi, maupun berbagi dimungkinkan melalui lisensi terbuka, pengguna tetap wajib mematuhi ketentuan terkait hak cipta, kekayaan intelektual, pengutipan, perlindungan data pribadi, integritas akademik, serta aturan hukum lain yang relevan.
Prinsip tersebut disebut penting untuk mencegah plagiarisme, penggunaan materi tanpa atribusi yang memadai, maupun penyalahgunaan sumber daya terbuka yang dapat melanggar etika penelitian.
Untuk sumber daya yang memanfaatkan konten yang dihasilkan kecerdasan buatan (AI), surat edaran mewajibkan adanya transparansi sesuai hukum yang berlaku. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung lingkungan akademik yang jujur, di mana pelajar dan peneliti bertanggung jawab mengungkapkan penggunaan teknologi serta memastikan keaslian produk ilmiah.
Selain itu, lembaga pendidikan diperbolehkan menggunakan sumber daya pendidikan terbuka sebagai bahan pembelajaran resmi maupun referensi dalam pengajaran, penelitian ilmiah, dan pelatihan daring. Sumber daya tersebut juga dapat digunakan untuk pengakuan hasil pembelajaran, transfer kredit, serta penerbitan sertifikat dan diploma sesuai ketentuan yang berlaku.
