Kementerian Keuangan Vietnam menerbitkan perdana “Buku Putih Pajak Vietnam 2026”, yang dinilai menjadi tonggak penting dalam upaya mempublikasikan informasi keuangan publik dan meningkatkan transparansi. Dokumen ini tidak hanya menyajikan statistik berkala, tetapi juga membawa pesan pembaruan, dengan tujuan memperkuat kepercayaan antara lembaga pengelola, komunitas bisnis, dan masyarakat.
Buku putih tersebut diposisikan sebagai panduan yang mencerminkan capaian sekaligus mengidentifikasi tantangan dan arah reformasi perpajakan di era digital. Di tengah dinamika ekonomi global dan regional, Vietnam menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi makro, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan daya saing nasional.
Menurut para ahli, penyusunan Buku Putih Pajak Vietnam 2026 menjawab kebutuhan akan sumber informasi resmi yang dapat membantu investor domestik dan asing, organisasi internasional, serta publik memperoleh gambaran menyeluruh tentang sistem pajak yang berlaku. Publikasi ini juga disebut bermanfaat bagi kepemimpinan di berbagai tingkatan sebagai landasan perencanaan kebijakan keuangan yang berkelanjutan dan terintegrasi.
Secara garis besar, buku putih memuat tiga area konten utama. Bagian pertama memberikan gambaran komprehensif sistem pajak Vietnam yang diselaraskan dengan praktik internasional yang maju. Sistem tersebut mencakup pajak langsung, pajak tidak langsung, dan pajak khusus, yang dirancang untuk menopang sumber daya keuangan berkelanjutan bagi anggaran negara sekaligus berperan dalam regulasi makroekonomi. Dalam praktiknya, perpajakan juga diposisikan sebagai instrumen untuk mendorong keadilan sosial, mendukung kelompok rentan, serta mempromosikan pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Salah satu sorotan dalam dokumen ini adalah ringkasan hasil penghimpunan pendapatan anggaran dan modernisasi administrasi pajak sepanjang 2021–2025. Pada periode yang disebut menghadapi tekanan akibat pandemi dan fluktuasi pasar, total pendapatan anggaran negara tercatat sekitar 9.922 triliun VND, setara sekitar 120% dari target yang ditetapkan Majelis Nasional. Dari jumlah itu, pendapatan yang dikelola langsung oleh Otoritas Pajak mencapai sekitar 8.569 triliun VND atau 86,4% dari total pendapatan anggaran.
Buku putih mengaitkan capaian tersebut dengan pergeseran metode pengelolaan, dari pendekatan administratif tradisional menuju model tata kelola modern berbasis data digital dan analisis risiko. Implementasi faktur elektronik secara nasional dan perluasan layanan pajak elektronik disebut merevolusi prosedur. Meski jumlah inspeksi dan audit langsung cenderung menurun untuk menghindari ketidaknyamanan bagi pelaku usaha, efisiensi penanganan dilaporkan meningkat. Pendapatan yang dikumpulkan melalui inspeksi dan audit pada 2025 disebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding 2021, seiring penerapan manajemen risiko berbasis data dan transformasi digital yang lebih luas.
Publikasi ini juga mengulas pengelolaan pajak atas kegiatan e-commerce dan bisnis digital. Dorongan terhadap tata kelola pajak berbasis big data dipandang dapat membantu menekan potensi kehilangan penerimaan sekaligus menciptakan persaingan yang lebih adil antara pelaku usaha tradisional dan digital. Transparansi yang diperkuat melalui buku putih ini disebut berpotensi meningkatkan posisi Vietnam di mata investor internasional, dengan menegaskan arah sistem keuangan yang lebih terbuka dan profesional.
Untuk periode 2026–2030, Buku Putih Pajak Vietnam 2026 memaparkan peta jalan strategis agar sektor pajak menjadi otoritas yang “cerdas”, beroperasi di atas platform yang sangat otomatis dan teknologi modern. Empat pilar utama yang ditetapkan meliputi penyempurnaan kebijakan kelembagaan; promosi transformasi digital dan penyederhanaan prosedur administrasi; penempatan wajib pajak sebagai pusat layanan; serta penguatan manajemen administrasi menuju model berorientasi layanan dengan manajemen risiko sebagai kebutuhan.
Dokumen tersebut menegaskan komitmen untuk mengurangi beban kepatuhan bagi warga dan bisnis, sekaligus meningkatkan kepatuhan sukarela melalui layanan digital yang lebih mudah. Karena itu, ekosistem e-pajak, portal e-commerce, dan platform manajemen data terpusat direncanakan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks integrasi ekonomi global, Vietnam juga menyatakan akan secara bertahap mengadopsi standar tata kelola pajak global yang lebih maju, termasuk memperkuat kerja sama internasional untuk menangani persoalan pajak lintas batas dan memerangi penetapan harga transfer. Buku putih menyebut reformasi kelembagaan dan penyempurnaan sistem hukum pajak akan dilanjutkan agar lebih sinkron, terpadu, dapat diprediksi, dan stabil, dengan tujuan menciptakan iklim investasi dan bisnis yang kondusif, mendorong inovasi, serta memastikan penerimaan negara yang berkelanjutan.
Semboyan “menempatkan wajib pajak sebagai pusat perhatian” ditegaskan berulang kali sebagai komitmen politik sektor perpajakan. Reformasi administrasi dan modernisasi sistem diarahkan untuk mengurangi waktu serta biaya yang ditanggung wajib pajak. Transparansi informasi melalui penerbitan buku putih dipandang sebagai langkah awal menuju prinsip tersebut, dengan harapan pemahaman publik yang lebih baik terhadap peta jalan reformasi dan aturan hukum dapat mendorong kepatuhan sukarela.
Buku Putih Pajak Vietnam 2026 disebut sebagai dokumen ilmiah sekaligus praktis yang menandai langkah baru dalam keterbukaan kegiatan pengelolaan negara di bidang perpajakan. Melalui publikasi ini, Kementerian Keuangan menyampaikan keinginan untuk terus menerima dukungan, kerja sama, dan umpan balik dari komunitas bisnis serta organisasi domestik dan internasional, dengan menempatkan pemahaman dan kepercayaan publik sebagai faktor penting bagi keberlanjutan sistem keuangan nasional.
