Vietnam mulai menerapkan kebijakan pemberian pengidentifikasi elektronik unik bagi setiap properti real estat sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi pasar dan memperkuat pengelolaan berbasis data. Pengidentifikasi tersebut berupa rangkaian karakter yang memadukan huruf dan angka, serta terhubung dengan berbagai sumber informasi penting terkait properti.
Menurut ketentuan baru, kode identifikasi ini akan terkoneksi dengan data mengenai hak penggunaan lahan, perencanaan, riwayat transaksi, status hipotek, hingga kewajiban keuangan yang melekat pada properti. Dengan integrasi tersebut, informasi hukum sebuah properti dapat dikelola secara terpusat dalam sistem data digital.
Para ahli menilai kebijakan ini menjadi fondasi untuk membentuk “arsip elektronik” bagi setiap properti secara bertahap. Dengan arsip ini, masyarakat maupun pelaku usaha diharapkan dapat mengakses informasi secara cepat dan akurat saat melakukan transaksi.
Pengacara Ha Thi Tuyet, Direktur Thai Nguyen 4.0 Legal Services Co., Ltd., menyatakan bahwa pemberian kode identifikasi dapat membuat transaksi lebih aman dan praktis. Ia menilai pembeli akan lebih mudah memeriksa status hukum properti, sehingga menurunkan risiko membeli aset yang bermasalah atau tidak memenuhi syarat transaksi. Menurutnya, lembaga terkait seperti notaris dan bank juga dapat mempercepat pencarian data, mempersingkat waktu prosedur, dan memberi kemudahan bagi warga serta bisnis.
Selain untuk warga dan investor, sistem identifikasi properti juga ditujukan untuk mendukung lembaga pengelola negara dalam memantau dan mengatur pasar secara lebih efektif. Mengacu pada Keputusan No. 357/2025/ND-CP, sistem ini tidak hanya membangun basis data produk properti, tetapi juga basis data organisasi jasa bisnis, seperti bursa properti, perusahaan pialang, unit konsultasi, dan organisasi pengelola operasional.
Dengan keterhubungan dan sinkronisasi antarsumber data, digitalisasi pengelolaan perumahan dan pasar properti diharapkan berjalan lebih efisien dan transparan. Dari sisi pasar, Pham Duc Thuan, Ketua Asosiasi Broker Real Estat Thai Nguyen, menilai standardisasi dan digitalisasi data akan membantu menciptakan pasar yang lebih sehat. Ia menyinggung bahwa di masa lalu beberapa wilayah pernah menghadapi kasus “proyek fiktif”, transaksi yang tidak jelas, atau penggalangan dana ilegal. Menurutnya, ketika setiap properti memiliki kode identifikasi unik dan informasi legal diperbarui dalam sistem data nasional, fenomena semacam itu dapat dikendalikan secara lebih efektif.
Di Provinsi Thai Nguyen, instansi terkait disebut tengah aktif mengimplementasikan sistem informasi dan basis data perumahan serta pasar properti. Departemen Konstruksi berkoordinasi dengan berbagai departemen, sektor, dan pemerintah daerah untuk menjalankan sejumlah pekerjaan, termasuk pemasangan kode identifikasi elektronik pada produk properti di proyek pengembangan perumahan, integrasi kode identifikasi untuk luas lantai di gedung, serta kode identifikasi bagi unit pengelola dan operasional gedung apartemen.
Sejalan dengan itu, sistem kantor pendaftaran tanah di provinsi tersebut juga mempercepat standardisasi dan digitalisasi basis data pertanahan. Nguyen Van Thanh, Direktur Cabang Kantor Pendaftaran Tanah Wilayah VI, mengatakan unitnya berfokus pada peninjauan, “pembersihan”, dan “pengayaan” data untuk memastikan koneksi yang akurat dan sinkron dengan sistem identifikasi properti. Ia menyebut digitalisasi ini bertujuan mendukung penerbitan kode identifikasi properti sekaligus meningkatkan efisiensi prosedur administrasi di sektor pertanahan, sehingga waktu pemrosesan bagi warga dan pelaku usaha dapat berkurang.
Meski dinilai membawa banyak manfaat, pelaksanaan kebijakan identifikasi real estat juga menghadapi tantangan. Salah satu persoalan utama adalah kondisi data yang belum lengkap atau masih tersebar di berbagai sistem di sejumlah daerah. Proses meninjau, menstandarisasi, dan memperbarui data agar akurat dan konsisten membutuhkan waktu, sumber daya, serta koordinasi antarlembaga. Beban digitalisasi juga besar, terutama di wilayah dengan banyak proyek real estat atau riwayat pengelolaan lahan yang kompleks.
Tantangan lainnya mencakup kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia untuk transformasi digital. Pengoperasian sistem data skala besar memerlukan tenaga TI yang terlatih, sekaligus sistem teknis yang menjamin keamanan dan privasi data. Pada tahap awal, warga dan pelaku usaha juga dinilai berpotensi belum terbiasa menelusuri informasi dan menjalankan prosedur melalui platform digital. Karena itu, otoritas didorong memperkuat komunikasi dan bimbingan agar masyarakat memahami manfaat identifikasi properti dan ikut proaktif dalam pembaruan data.
Secara umum, identifikasi properti dipandang sebagai langkah penting dalam transformasi digital sektor perumahan dan pasar properti di Vietnam. Ketika sistem data telah lengkap dan berjalan sinkron, transaksi diharapkan menjadi lebih transparan dan risiko hukum dapat ditekan, sehingga mendukung terciptanya lingkungan investasi yang aman dan stabil. Di Thai Nguyen, yang pasar propertinya berkembang seiring urbanisasi dan masuknya investasi, penerapan sistem ini diharapkan meningkatkan efektivitas pengelolaan serta mendorong pertumbuhan pasar yang sehat dan berkelanjutan.
