Vietnam Reformasi Proses Konsultasi Pemilu, Dorong Transparansi dan Pengawasan Berbasis Digital

Vietnam Reformasi Proses Konsultasi Pemilu, Dorong Transparansi dan Pengawasan Berbasis Digital

Proses konsultasi untuk pemilihan delegasi di Vietnam disebut tengah mengalami reformasi signifikan, dengan penekanan pada peningkatan transparansi, keterbukaan, dan pengawasan agar wakil rakyat yang terpilih dinilai benar-benar unggul dalam kecerdasan, karakter, serta tanggung jawab kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Dr. Tran Van, anggota Majelis Nasional Vietnam periode ke-12 dan ke-13, dalam sebuah seminar. Ia menjelaskan bahwa pembaruan dilakukan pada tahapan konsultasi, pencalonan kandidat, hingga pengawasan pemilihan.

Menurut Dr. Tran Van, salah satu perubahan penting adalah meningkatnya keterbukaan dalam proses konsultasi melalui penerapan teknologi digital. Berbagai platform daring digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis opini pemilih dan data kandidat sejak tahap awal, tidak lagi hanya mengandalkan konferensi tradisional.

“Teknologi memainkan peran kunci dalam memodernisasi proses konsultasi pemilu, berkontribusi pada peningkatan demokrasi dan efisiensi seluruh proses,” ujarnya.

Ia menambahkan, Komite Urusan Perwakilan Majelis Nasional Vietnam mendorong pengajuan permohonan pencalonan dan risalah rapat konsultatif melalui platform daring yang aman. Sistem ini disebut terhubung dengan basis data penduduk nasional sehingga pembaruan informasi dapat dilakukan secara otomatis, sekaligus mengurangi kesalahan dan menghemat waktu.

Pendekatan tersebut dinilai bermanfaat bagi wilayah yang luas, daerah terpencil, dan pulau-pulau, karena membantu mempercepat proses konsultasi tiga putaran sambil tetap menjaga kualitas serta keamanan data.

Selain reformasi konsultasi, Dr. Tran Van menekankan pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan agar seluruh proses pemilihan tetap transparan dan sesuai dengan hukum. Salah satu solusi yang ia soroti adalah memperluas saluran informasi sehingga pemilih dapat mengakses profil kandidat, program aksi, dan informasi terkait lainnya dengan lebih mudah.

Menurutnya, ketika pemilih memperoleh informasi secara memadai, pemilihan perwakilan dapat berlangsung lebih substantif dan lebih akurat mencerminkan kehendak rakyat.

Dr. Tran Van juga menyoroti peran pers, organisasi sosial, dan pemilih dalam memantau seluruh tahapan pemilu, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pengumuman hasil. Ia menyebut penerapan teknologi untuk pemantauan dan penanganan pelanggaran secara real-time dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

“Melalui surat suara suci mereka, para pemilih tidak hanya memilih wakil mereka tetapi juga mempercayakan keyakinan mereka kepada wakil yang memiliki visi, kompetensi, dan tanggung jawab kepada rakyat,” katanya.

Ia menilai, seiring Vietnam memasuki tahap pembangunan baru yang menuntut percepatan reformasi kelembagaan, penguatan supremasi hukum sosialis, dan dorongan transformasi digital nasional, setiap suara pemilih tidak hanya menentukan perwakilan, tetapi juga ikut membentuk kebijakan masa depan dan menciptakan momentum bagi pembangunan berkelanjutan.