Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong bersama para pemimpin Partai dan Negara Vietnam menggelar pertemuan Komite Tetap Komite Pengarah Pusat untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi serta fenomena negatif. Pertemuan ini menyoroti perkembangan upaya antikorupsi dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus menegaskan arah kebijakan ke depan.
Dalam pembahasan, korupsi digambarkan sebagai persoalan serius yang tidak hanya menguras anggaran negara dan merugikan rakyat, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan serta menyebabkan hilangnya kader. Partai Komunis Vietnam menempatkan korupsi sebagai salah satu ancaman besar sejak Kongres ke-7 dan menilai isu ini berkaitan langsung dengan kelangsungan rezim serta peran kepemimpinan Partai. Karena itu, pemberantasan korupsi dan praktik negatif dipandang sebagai tugas yang tidak terhindarkan.
Menghadapi situasi yang dinilai kompleks, Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral ke-11 memutuskan pembentukan Komite Pengarah Pusat Anti-Korupsi yang berada langsung di bawah Politbiro dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Dalam 10 tahun terakhir, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi disebut dijalankan secara tegas dan semakin sistematis, dengan penanganan berbagai kasus besar melalui pendekatan yang menekankan ketegasan, keberlanjutan, serta prinsip tanpa “zona terlarang” dan tanpa pengecualian.
Langkah-langkah tersebut dinilai berkontribusi terhadap stabilitas politik, mendorong pembangunan sosial-ekonomi, serta memperkuat pembangunan Partai dan sistem politik yang bersih. Dalam laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2022 dari Transparency International, Vietnam disebut memperoleh 42 poin—naik 9 poin dibanding 2018—dan masuk kelompok negara dengan kemajuan menonjol di kawasan Asia-Pasifik.
Meski demikian, korupsi dan praktik negatif disebut masih berlangsung rumit dan sulit diprediksi. Sejumlah kasus besar, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi, terungkap dan ditangani. Kondisi ini dipandang menimbulkan dampak ekonomi serius serta memengaruhi kepercayaan publik. Karena itu, selain penindakan, perhatian ditekankan pada pencegahan, deteksi dini, dan penanganan sejak awal agar pelanggaran kecil tidak berkembang menjadi pelanggaran besar. Dalam kerangka ini, pencegahan dinyatakan sebagai pendekatan utama dan jangka panjang, sementara pemberantasan tetap menjadi kebutuhan mendesak.
Merujuk pandangan Presiden Ho Chi Minh yang memaknai korupsi sebagai tindakan “mencuri harta negara untuk kepentingan pribadi”, pembahasan menekankan bahwa akar persoalan sering berkaitan dengan kemerosotan ideologi politik, moralitas, dan gaya hidup, serta menguatnya individualisme dan godaan material. Karena itu, pendidikan, pembinaan, dan perbaikan kesadaran dinilai penting, bersamaan dengan upaya mengurangi lingkungan dan motif yang mendorong korupsi.
Tujuan yang ditekankan untuk periode mendatang adalah membangun kondisi agar setiap pejabat dan anggota Partai “tidak dapat”, “tidak berani”, “tidak perlu”, dan “tidak ingin” terlibat korupsi maupun praktik negatif. Untuk mencapai empat sasaran itu, Vietnam menempatkan tiga pilar sebagai fokus utama: institusi, ekonomi, dan budaya.
Pilar institusi diarahkan pada penyempurnaan sistem aturan dan mekanisme pengendalian kekuasaan agar celah penyalahgunaan wewenang tertutup. Korupsi dipandang sebagai “bayangan gelap yang mengikuti kekuasaan”, sehingga kontrol yang ketat dinilai diperlukan melalui mekanisme yang menegaskan akuntabilitas, demokrasi, keterbukaan, dan transparansi. Resolusi No. 27-NQ/TW tertanggal 9 November 2022 menekankan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan kekuasaan negara, penegasan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga dalam ranah legislatif, eksekutif, dan yudisial, serta kajian pembentukan lembaga baru untuk mengendalikan kekuasaan dan mencegah korupsi.
Meski sistem aturan dinilai relatif lengkap, sejumlah kelemahan masih disebut ada, seperti ketidakkonsistenan sebagian regulasi, lemahnya pelaksanaan, penegakan hukum yang belum ketat, serta reformasi administrasi dan peradilan yang belum sepenuhnya memenuhi tuntutan baru. Ke depan, peninjauan dan penyempurnaan aturan direncanakan diperkuat, termasuk pada bidang-bidang yang dinilai rawan seperti pengadaan dan lelang, pengelolaan serta penggunaan lahan, keuangan, dan transaksi non-tunai. Penguatan mekanisme inspeksi, pengawasan, perlindungan pelapor, serta pengendalian aset dan pendapatan pejabat juga menjadi bagian dari agenda.
Dalam penanganan kasus, pendekatan sinkron antara disiplin Partai dan penegakan hukum negara kembali ditekankan. Disiplin Partai disebut perlu diterapkan terlebih dahulu dan dengan standar yang lebih ketat, untuk kemudian diikuti sanksi administratif, organisatoris, maupun pidana. Tujuan akhirnya bukan hanya menghukum, tetapi juga meningkatkan kesadaran, memberi peringatan, mencegah, dan mendidik.
Pilar ekonomi menempatkan perbaikan kebijakan pendapatan sebagai salah satu langkah jangka panjang untuk mencegah korupsi. Salah satu faktor yang disebut berpengaruh adalah dampak negatif ekonomi pasar, kesenjangan sosial, serta tekanan ekonomi global seperti epidemi, inflasi, dan resesi. Di sisi lain, pendapatan dan upah yang dinilai belum memadai bagi sebagian kader dan aparatur negara disebut dapat memicu kerentanan terhadap godaan material.
Karena itu, agenda yang disorot mencakup pembangunan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan, dengan target pada 2030 Vietnam menjadi negara berkembang dengan industri modern dan pendapatan menengah-tinggi. Kerangka ini dihubungkan dengan rencana reformasi kebijakan gaji sesuai Resolusi No. 27-NQ/TW tertanggal 21 Mei 2018, termasuk peningkatan pendapatan, tunjangan, dan kualitas hidup, disertai kebijakan penghargaan dan pengakuan yang sesuai. Otonomi keuangan unit layanan publik—terutama di sektor pendidikan dan kesehatan—juga disorot untuk membantu peningkatan dan tambahan pendapatan, serta dukungan bagi pegawai dengan kondisi ekonomi sulit. Dalam pembahasan, gaji juga ditekankan agar berbasis posisi kerja, produktivitas, dan efisiensi, serta dipandang sebagai investasi sumber daya manusia.
Pilar budaya menegaskan pentingnya pembangunan budaya integritas dan etika, terutama di dalam Partai dan sistem politik. Budaya dipandang sebagai fondasi spiritual dan kekuatan internal pembangunan nasional. Dalam tradisi kebijakan Partai, bidang budaya ditempatkan sejajar dengan ekonomi dan politik sebagai salah satu “front” utama.
Ke depan, komite Partai, organisasi Partai, dan pemerintah di berbagai tingkat didorong memperkuat propaganda dan pendidikan untuk membangun budaya integritas dan hidup hemat, menyusun serta menyempurnakan standar etika revolusioner anggota Partai dan etika pelayanan publik, serta mengaitkan agenda antikorupsi dengan pembangunan sistem politik yang bersih dan kuat. Pembelajaran dan pendalaman pemikiran, moralitas, dan gaya Ho Chi Minh juga disebut akan terus didorong, termasuk memasukkan materi antikorupsi dalam program pendidikan dan pelatihan kader.
Pembahasan juga menekankan pentingnya keteladanan, terutama dari pemimpin daerah, kepala lembaga, dan pimpinan unit. Prinsip yang ditekankan adalah semakin tinggi jabatan, semakin besar tuntutan untuk menjadi teladan. Selain itu, upaya mendorong dan melindungi mereka yang berani berpikir, bertindak, berinovasi, dan bertanggung jawab demi kepentingan bersama disebut sebagai bagian dari pembentukan budaya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan efisien.
Secara keseluruhan, hasil yang dicapai pada periode sebelumnya dinilai menjadi landasan untuk melanjutkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta fenomena negatif. Agenda penguatan institusi, perbaikan ekonomi, dan pembangunan budaya diarahkan untuk memperkuat efektivitas kebijakan, menjaga stabilitas politik, mendukung pembangunan sosial-ekonomi, serta memperkokoh kepercayaan publik terhadap Partai dan Negara.
