Pemerintah Vietnam menerbitkan Keputusan No. 110/2026/ND-CP yang merinci pelaksanaan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan terkait tanggung jawab produsen dan importir untuk mendaur ulang produk serta kemasan, sekaligus mengolah limbah. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah penting dalam penguatan mekanisme Extended Producer Responsibility (EPR) dengan persyaratan yang dinilai lebih jelas, terukur, dan ketat.
Dalam ketentuan baru ini, pemerintah memperjelas sekaligus memperluas cakupan pihak yang wajib memenuhi tanggung jawab daur ulang. Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor produk dan kemasan yang masuk dalam daftar yang diatur diwajibkan menjalankan kewajiban daur ulang berdasarkan kriteria yang lebih spesifik dan transparan.
Daftar produk dan kemasan tersebut dijabarkan lebih rinci untuk tiap kelompok industri, termasuk makanan, kosmetik, farmasi, pupuk, dan bahan bangunan. Keputusan ini juga menetapkan secara jelas sejumlah pengecualian, yang disebut bertujuan mengatasi kesulitan yang muncul dalam penerapan aturan sebelumnya.
Salah satu perubahan penting adalah pengaturan tingkat daur ulang wajib untuk setiap jenis produk dan kemasan. Jika sebelumnya ketentuan bersifat lebih berupa pedoman, Keputusan No. 110/2026/ND-CP menetapkan besaran tingkat yang jelas disertai peta jalan penyesuaian berkala. Tingkat tersebut akan ditinjau dan disesuaikan setiap tiga tahun, dengan batas penyesuaian tidak melebihi 10%.
Selain menetapkan kuantitas, aturan baru ini juga menambahkan ketentuan mengenai standar daur ulang wajib. Artinya, kegiatan daur ulang tidak hanya harus memenuhi tingkat yang ditentukan, tetapi juga mematuhi standar teknis tertentu untuk memastikan kualitas serta efektivitas lingkungan. Perubahan ini menandai pergeseran dari sekadar “daur ulang formal” menuju “daur ulang substantif”.
Keputusan tersebut juga memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban daur ulang. Perusahaan dapat memilih untuk menyelenggarakan daur ulang sendiri, menyewa unit khusus, atau bekerja sama dengan organisasi perantara. Volume daur ulang yang melampaui kewajiban dapat dialihkan ke tahun berikutnya, sehingga perusahaan memiliki ruang lebih besar dalam pengaturan produksi dan rencana bisnis.
Di sisi lain, kebijakan ini turut melengkapi dukungan bagi pengembangan industri daur ulang, termasuk dukungan kepada unit daur ulang atau organisasi yang bertanggung jawab atas kegiatan daur ulang. Pendekatan ini menunjukkan upaya membangun ekosistem daur ulang yang berkelanjutan, tidak semata berbasis kewajiban.
Keputusan No. 110/2026/ND-CP dijadwalkan berlaku mulai 25 Mei 2026. Dibandingkan aturan sebelumnya, beleid ini memperjelas mekanisme EPR secara lebih menyeluruh, mulai dari identifikasi kelompok sasaran, tingkat dan spesifikasi daur ulang, hingga mekanisme keuangan serta dukungan implementasi. Pemerintah menilai penguatan ini diharapkan meningkatkan tanggung jawab perusahaan, mendorong ekonomi sirkular, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mendukung arah pembangunan berkelanjutan.
