Komisi Eropa menerbitkan panduan baru tentang transparansi kecerdasan buatan (AI) menjelang mulai berlakunya sebagian besar ketentuan dalam Undang-Undang AI pada 2 Agustus. Panduan ini menegaskan kewajiban agar pengguna diberi tahu ketika mereka berinteraksi dengan AI, serta memastikan konten berupa gambar, audio, atau video yang dibuat oleh AI dapat diidentifikasi.
Dalam pedoman tersebut, penyedia layanan diminta merancang sistem yang memungkinkan pengguna mengetahui kapan mereka berinteraksi langsung dengan AI. Selain itu, konten yang dibuat atau diedit menggunakan AI harus diberi tanda air dalam format yang dapat dikenali mesin, sehingga platform dan alat teknis dapat mengidentifikasi asal konten tersebut.
Organisasi yang menggunakan AI juga diwajibkan memberikan pemberitahuan dalam sejumlah situasi, termasuk ketika menyediakan gambar, audio, atau video palsu; ketika menyajikan konten terkait isu kepentingan publik yang dibuat menggunakan AI tanpa melalui peninjauan manusia; serta saat menggunakan sistem pengenalan emosi dan klasifikasi biometrik.
Namun, panduan itu juga menegaskan bahwa pengeditan rutin—seperti koreksi ejaan, tata bahasa, atau pemformatan teks—tidak termasuk dalam persyaratan pelabelan.
Uni Eropa menilai ketentuan transparansi ini dapat membantu masyarakat membedakan antara konten asli dan buatan, sekaligus menurunkan risiko penipuan, manipulasi informasi, dan penyebaran deepfake. Dampaknya tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha di Eropa. Semua penyedia yang membawa produk dan layanan AI ke pasar Uni Eropa, termasuk perusahaan dari negara non-Uni Eropa, perlu menyesuaikan teknologi serta proses operasional agar selaras dengan aturan tersebut.
Pendekatan Uni Eropa dinilai menjadi tolok ukur bagi banyak negara dalam merancang regulasi AI. Fokus utamanya bukan membatasi penggunaan teknologi, melainkan memastikan pengguna mengetahui ketika mereka berinteraksi dengan AI, memahami konten apa yang dihasilkan mesin, dan mengetahui apakah konten tersebut berada di bawah kendali manusia.
