Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) menggelar forum diskusi Volume 2 dalam rangka Milad ke-42 dengan tema “Sinergi Kampus Menguatkan Peran Transparansi dan Akuntabilitas”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang dikemas dalam stadium general ini menghadirkan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) periode 2024–2029, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai pembicara utama.
Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Badan Pembina Harian UMSURA Sulthon Amien dan Syamsudin, Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin, para wakil rektor dan dekan di lingkungan universitas, serta pejabat struktural dan fungsional BPK RI.
Dalam pemaparannya, Bobby menjelaskan fungsi strategis BPK RI dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menerangkan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) yang terdiri atas konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta selisih ekspor dan impor.
Menurut Bobby, posisi BPK berada pada aspek pengeluaran pemerintah atau government spending yang menjadi bagian dari kebijakan fiskal. Ia menyebut dalam ilmu ekonomi terdapat dua instrumen utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni fiskal dan moneter.
“Kebijakan moneter mengatur konsumsi dan investasi melalui instrumen seperti suku bunga yang dijalankan Bank Indonesia dan OJK. Sementara fiskal berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara yang menjadi objek pemeriksaan BPK,” ujarnya.
Bobby menegaskan, BPK memeriksa pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran negara, bukan mengaudit kebijakan pemerintah. Ia mencontohkan, kebijakan seperti ketahanan pangan atau poros maritim bukan menjadi objek penilaian BPK, tetapi program dan kegiatan turunan yang menggunakan anggaran negara akan diperiksa dari sisi akuntabilitas dan transparansinya.
“Yang diperiksa adalah bagaimana uang negara digunakan dalam pelaksanaan program tersebut, apakah sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia juga menyoroti posisi BPK sebagai lembaga negara yang diatur langsung dalam konstitusi. Menurutnya, setiap negara pada umumnya hanya memiliki satu lembaga pemeriksa keuangan negara yang bekerja berdasarkan standar internasional.
Bobby menilai penggunaan standar internasional penting agar laporan keuangan Indonesia dapat dibandingkan dengan negara lain, termasuk dalam penghitungan PDB dan indikator ekonomi lainnya. Dengan standar audit internasional, kata dia, Indonesia dapat menunjukkan posisi ekonomi nasional secara terukur dan kredibel di tingkat global.
Selain itu, ia menyebut standar pemeriksaan internasional juga menjadi dasar dalam menghitung kerugian negara yang karakteristiknya berbeda di setiap sektor, mulai dari ekonomi hingga lingkungan. Karena itu, BPK perlu menyesuaikan standar pemeriksaan nasional dengan perkembangan global.
Dalam kesempatan yang sama, Bobby menekankan pentingnya sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral. Ia mengapresiasi inovasi dan pengelolaan akademik di UMSURA yang dinilai profesional dan modern.
Ia menilai kampus memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui inovasi, riset, dan masukan akademik terhadap kebijakan publik. Salah satu contoh yang disampaikan ialah pengembangan program ketahanan pangan dan standar keamanan pangan yang kini menjadi perhatian global.
“Civitas akademika dapat menjadi inkubator berbagai inovasi yang nantinya bisa menjadi masukan bagi kebijakan besar negara,” ujarnya.
Bobby juga menyinggung tantangan dunia pendidikan di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurutnya, perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam proses belajar mengajar, termasuk terkait penggunaan AI dalam pengerjaan tugas akademik. Ia menilai pendidikan perlu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai dasar seperti kejujuran dan integritas.
“Teruslah mengasah kreativitas, tetapi jangan menggadaikan integritas. Kejujuran tetap menjadi mata uang yang berlaku di seluruh dunia,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset Kerjasama dan Digitalisasi UMSURA Radius Setiyawan mengatakan kehadiran BPK RI di lingkungan kampus menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai tata kelola keuangan negara, transparansi, serta integritas dalam kehidupan profesional.
“Perguruan tinggi tidak hanya memiliki tanggung jawab mencetak lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga membangun karakter generasi muda yang memahami pentingnya akuntabilitas dalam setiap bidang pekerjaan,” ujarnya.
Radius menambahkan, tantangan perkembangan teknologi dan penggunaan AI di dunia pendidikan perlu direspons secara bijak melalui penguatan etika, kreativitas, dan literasi digital. Menurutnya, kampus terus berupaya menghadirkan ekosistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai moral dan integritas.
“Kami ingin mahasiswa tidak hanya siap menghadapi dunia kerja dan perubahan teknologi, tetapi juga memiliki komitmen terhadap kejujuran, tanggung jawab, dan tata kelola yang baik dalam setiap peran yang nantinya dijalankan di masyarakat,” katanya.
