Nama Syekh Hikmat al-Hijri kembali menjadi sorotan dalam dinamika politik dan keamanan di Provinsi Suweida, Suriah selatan, terutama setelah jatuhnya Bashar al-Assad pada akhir 2024. Tokoh agama Druze yang berstatus sebagai salah satu dari tiga Syekh al-‘Aql itu kini tampil sebagai figur kunci yang memimpin penolakan terhadap pemerintahan transisi di Damaskus.

Melalui dukungannya terhadap Dewan Militer Suweida, al-Hijri secara terbuka menolak kontrol pemerintah pusat atas provinsi tersebut. Ia juga menyerukan bentuk otonomi lokal dengan perlindungan internasional, sebuah posisi yang memicu ketegangan berkepanjangan antara otoritas Damaskus dan sebagian aktor bersenjata di Suweida.

Situasi di lapangan memanas pada pertengahan Juli ketika bentrokan bersenjata pecah antara kelompok bersenjata Druze dan kelompok Badui, disertai penyanderaan dari kedua pihak. Militer Suriah kemudian turun tangan, namun dilaporkan dihadang oleh pasukan Dewan Militer Suweida yang disebut memperoleh dukungan logistik signifikan dari Israel. Ketegangan ini berujung pada meluasnya kekerasan; pasukan pemerintah sempat mengalami kemajuan sebelum akhirnya terdesak mundur.

Di tengah eskalasi tersebut, kelompok bersenjata dari komunitas Badui dari berbagai wilayah Suriah dilaporkan berdatangan ke Suweida untuk mendukung kelompok mereka, menyusul laporan pelanggaran dan pengusiran paksa yang dituduhkan dilakukan oleh pasukan yang loyal kepada al-Hijri. Meski mediasi regional dan internasional terus diupayakan, al-Hijri tetap menolak kembalinya otoritas Damaskus atas Suweida.

Dari pendukung Assad menjadi pengkritik

Posisi politik al-Hijri disebut mengalami perubahan tajam sejak 2021. Sebelum periode itu, ia dikenal sebagai pendukung Presiden Bashar al-Assad dan beberapa kali tampil di media pemerintah untuk menyampaikan pujian atas Assad, termasuk terkait pemilu. Pada 2015, ia pernah menyerukan agar pemerintah mempersenjatai komunitas Druze. Pada 2017, ia menerima kunjungan delegasi Harakat al-Nujaba, kelompok bersenjata Syiah dari Irak yang aktif membantu operasi militer pemerintah Suriah di Aleppo dan Idlib.

Pada 2018, al-Hijri mendorong pemuda Druze menjalani wajib militer di Angkatan Darat Suriah dan pernah berperan sebagai penengah antara pemerintah dan pegawai sipil terkait pengembalian status kerja. Laporan Pusat Studi Jisr (Jusoor Center) pada 2020 menyebut tangan kanan al-Hijri, Abu Fakher, dilaporkan membentuk faksi militer di Suweida dengan koordinasi intelijen militer yang dipimpin Brigadir Jenderal Wafiq Nasser.

Warisan otoritas dan perpecahan sikap pemimpin Druze

Al-Hijri mewarisi jabatan Syekh al-‘Aql dari kakaknya, Syekh Ahmad al-Hijri, yang wafat dalam kecelakaan lalu lintas pada awal 2012. Kematian itu disebut-sebut didalangi rezim Assad dan terjadi setelah Ahmad mendukung gerakan protes anti-pemerintah. Kini, Hikmat al-Hijri mengelola Dar Qanawat, salah satu dari dua pusat otoritas religius Druze di Suweida, sejajar dengan Dar Ain al-Zaman yang dipimpin Syekh Yusuf Jarbua.

Selama fase Revolusi Suriah, para pemimpin spiritual Druze tidak satu suara. Al-Hijri cenderung pro-pemerintah, sementara Jarbua dan Syekh ketiga, Hamoud al-Hannawi, mengambil posisi lebih netral. Namun sejak 2021, arah politik berubah: al-Hijri mulai mengkritik rezim secara terbuka, sementara Jarbua menguatkan dukungannya kepada pemerintah dan menyerukan pembubaran kelompok bersenjata yang memiliki koneksi asing.

Pasca kejatuhan Assad, Jarbua dan al-Hannawi menunjukkan loyalitas kepada pemerintahan baru dan menolak intervensi asing. Sebaliknya, al-Hijri terus menggugat otoritas pusat, mendorong desentralisasi, dan meminta perlindungan internasional. Ia juga memperkuat hubungan dengan Syekh Muwafaq Tarif, pemimpin spiritual Druze di wilayah pendudukan Israel yang disebut dekat dengan militer Israel. Dalam konflik Suweida bulan ini, al-Hijri secara eksplisit meminta dukungan dari pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Pemicu ketegangan dengan Damaskus

Sejumlah laporan media Lebanon menyebut perubahan sikap al-Hijri terhadap rezim Assad bermula dari rasa tersinggung karena pemerintah disebut lebih memanjakan Syekh Jarbua, termasuk memberi hak eksklusif untuk mengatur kunjungan tokoh Druze non-Suriah ke Suweida. Ketegangan juga dikaitkan dengan insiden ketika al-Hijri dikabarkan menerima perlakuan kasar melalui sambungan telepon dari perwira intelijen Suriah, Luay al-Ali. Peristiwa ini disebut menjadi pemicu bagi al-Hijri untuk mendukung aksi protes rakyat di Suweida pada 2021 yang dipicu memburuknya kondisi ekonomi.

Dalam beberapa bulan terakhir, penentangan al-Hijri terhadap pemerintahan baru di Damaskus disebut terus meningkat. Salah satu pemicu awal adalah ketika Presiden Suriah Ahmad al-Shara’ menjamu tokoh Druze seperti Laith al-Bala’us (pemimpin Muwaddat Syuyukh al-Karama) dan Suleiman Abdul Baqi (komandan Tajammu’ Jabal al-Arab). Al-Hijri memandang langkah itu sebagai upaya meminggirkan peran tradisional para Syekh al-‘Aql.

Puncak kritiknya mengemuka pada Februari ketika pemerintah menggelar Konferensi Dialog Nasional. Al-Hijri menilai forum itu hanya mengundang tokoh akademisi dan sosial dari Suweida tanpa melibatkan perwakilan resmi institusi keagamaan Druze. Ia juga menolak Deklarasi Konstitusional yang diumumkan awal 2025, terutama karena mencantumkan fikih Islam sebagai salah satu sumber utama legislasi. Ia menyebutnya sebagai “dominasi satu warna” dan kembali menuntut Suriah yang sekuler, demokratis, serta berbasis desentralisasi.

Relasi lintas batas dan dukungan eksternal

Seiring sikap politiknya yang kian tegas, al-Hijri mempererat relasi dengan pemuka Druze di luar negeri, khususnya di wilayah pendudukan Israel. Menurut laporan AFP, kunjungan 60 tokoh agama Druze ke Israel pada Maret lalu dilaksanakan melalui koordinasi antara al-Hijri dan Syekh Muwafaq Tarif.

Sementara itu, surat kabar Al-Jumhuriya Net melaporkan perwakilan politik al-Hijri, Kholdun al-Hijri, mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat Amerika Serikat pada Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut, ia disebut mempresentasikan rencana pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah Presiden Ahmad al-Sharaa, dengan dukungan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan sisa-sisa milisi loyalis rezim lama.

Dalam konflik bersenjata terakhir di Suweida, al-Hijri disebut meminta bantuan langsung dari Netanyahu dan pemerintah AS. Ia juga menuntut pembukaan jalur penghubung antara Suweida dan wilayah yang dikuasai SDF di timur laut Suriah.

Gencatan senjata dan dampak di lapangan

Salah satu dampak langsung dari konflik ini adalah pengusiran kelompok Badui dari wilayah Suweida oleh pasukan pro-al-Hijri. Proses pengusiran tersebut kemudian dibingkai secara resmi melalui perjanjian gencatan senjata yang dimediasi AS. Perjanjian itu juga mengatur pembukaan jalur kemanusiaan menuju Provinsi Daraa, serta pertukaran tahanan dan sandera antara pihak-pihak yang bertikai.

Rangkaian tuntutan utama al-Hijri

Dalam sikap politiknya saat ini, al-Hijri menyampaikan beberapa tuntutan yang menjadi poros penolakannya terhadap Damaskus. Pertama, ia menolak apa yang disebutnya sebagai “pemerintahan satu warna” dan menyebut pemerintahan saat ini “teroris” karena menjadikan fikih Islam sebagai rujukan dalam konstitusi baru.

Kedua, ia menolak kehadiran militer dan aparat keamanan di Suweida, sekaligus menyerukan agar personel keamanan dari era rezim Assad dikembalikan ke posisi semula. Dalam waktu yang sama, ia juga menolak usulan agar keamanan provinsi ditangani tokoh lokal seperti Laith al-Bala’us atau Suleiman Abdul Baqi.

Ketiga, ia mendesak pembentukan negara Suriah yang sekuler, demokratis, dan desentralistik, dengan Suweida memperoleh otonomi administratif. Keempat, ia meminta peluncuran Konferensi Dialog Nasional yang baru setelah menolak forum Februari karena dianggap eksklusif; sebuah pertemuan persiapan sempat digelar di Suweida namun tidak berlanjut.

Kelima, al-Hijri menuntut penyusunan Deklarasi Konstitusional baru serta pengawasan internasional atas proses transisi politik Suriah. Keenam, ia mendorong pembukaan jalur perbatasan dengan Yordania dan akses ke wilayah SDF. Tuntutan ini memicu kecurigaan luas di kalangan masyarakat Suriah, termasuk dugaan bahwa hal tersebut terkait proyek “Koridor Daud” yang dikabarkan akan membuka jalur strategis dari Israel ke timur Suriah, memotong kawasan selatan dan gurun Suriah.

Dengan agenda yang memadukan penolakan tegas terhadap otoritas Damaskus dan dorongan internasionalisasi isu Suweida, al-Hijri kian menempatkan dirinya sebagai tokoh kontroversial dalam masa transisi Suriah. Perkembangan di Suweida pun tidak hanya mencerminkan ketegangan lokal, tetapi juga tarik-menarik kepentingan aktor regional dan internasional di Suriah.