Kebijakan perdagangan internasional merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam mengatur, membatasi, dan mempromosikan perdagangan antarnegara. Kebijakan ini bertujuan untuk memengaruhi dan menuntun jalannya perdagangan internasional dengan tetap memperhatikan kerja sama antarnegara serta melindungi kepentingan umum dalam negeri masing-masing.

Sejak awal pandemi Covid-19, perdagangan internasional mengalami penurunan signifikan, terutama pada paruh pertama tahun 2020. Gangguan dalam proses impor dan ekspor serta ketidakpastian dalam tatanan perdagangan liberal multilateral memicu munculnya kebijakan baru yang menyesuaikan situasi pandemi. Salah satu respons kebijakan tersebut adalah pencabutan tarif dan hambatan perdagangan khususnya untuk pasokan medis, serta kerja sama internasional dalam menghilangkan pembatasan ekspor guna mendukung penanganan pandemi.

Kebijakan Perdagangan Internasional

Kebijakan perdagangan internasional melibatkan berbagai instrumen yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kepentingan bersama antarnegara. Berikut beberapa kebijakan yang umum diterapkan:

• Tarif: Pajak yang dikenakan pada barang impor, bisa berupa tarif spesifik (jumlah tetap per unit barang) atau tarif ad valorem (persentase dari nilai barang). Tarif ini dapat meningkatkan biaya impor dan melindungi produksi dalam negeri.
• Subsidi Ekspor: Bantuan keuangan kepada eksportir dalam bentuk pembayaran per unit barang atau persentase nilai ekspor, yang dapat menurunkan harga barang di pasar internasional dan meningkatkan daya saing produk negara pengekspor.
• Pembatasan Impor: Kuota impor yang membatasi jumlah barang yang boleh masuk suatu negara, biasanya dengan sistem lisensi yang diberikan kepada perusahaan tertentu.
• Pengekangan Ekspor Sukarela (VERs): Kesepakatan antara negara pengekspor dan pengimpor untuk membatasi volume ekspor secara sukarela, yang meskipun memiliki keuntungan politis dan legal, secara ekonomi serupa dengan kuota impor dan dapat merugikan pihak pengimpor.
• Persyaratan Kandungan Lokal: Kebijakan yang mewajibkan perusahaan menggunakan persentase tertentu bahan baku atau komponen produksi dalam negeri untuk melindungi industri domestik, terutama populer di negara berkembang.
• Subsidi Kredit Ekspor: Pinjaman bersubsidi kepada pembeli luar negeri untuk mendorong ekspor dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik.
• Pengendalian Pemerintah: Preferensi pembelian barang domestik oleh pemerintah meskipun harganya lebih tinggi dari barang impor.
• Hambatan Birokrasi: Pembatasan impor melalui prosedur administrasi yang rumit tanpa menggunakan larangan formal.

Tujuan Kebijakan Perdagangan Internasional

Kebijakan perdagangan internasional memiliki beberapa tujuan utama yang didasarkan pada perlindungan dan kepentingan nasional, antara lain:

• Autarki: Mendorong swasembada dan mengurangi ketergantungan pada negara lain, baik secara ekonomi, politik, maupun militer.
• Kesejahteraan: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan keuntungan dari spesialisasi produksi dan konsumsi.
• Proteksi: Melindungi industri domestik yang sedang berkembang atau baru agar dapat bersaing dengan produk impor.
• Keseimbangan Neraca Pembayaran: Menjaga agar neraca pembayaran tetap seimbang sebagai dasar stabilitas ekonomi internasional.

Manfaat Perdagangan Internasional

Kerja sama antarnegara dalam perdagangan internasional memberikan sejumlah manfaat, di antaranya:

• Mempercepat proses pembangunan dengan saling membantu antarnegara.
• Mempererat hubungan bilateral maupun multilateral antarnegara.
• Mendorong investasi asing yang dapat meningkatkan devisa dan pengembangan proyek strategis.
• Mempermudah akses masyarakat terhadap barang yang tidak dapat diproduksi secara domestik.
• Meningkatkan kesejahteraan negara melalui peningkatan pendapatan nasional.
• Memperluas peluang kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru.
• Mendapatkan deviden internal dan eksternal dari kegiatan perdagangan.

Dengan perkembangan dan tantangan yang dihadapi, khususnya selama pandemi Covid-19, kebijakan perdagangan internasional terus disesuaikan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan membangun kembali hubungan perdagangan yang positif antarnegara.