Netralitas kerap menjadi perdebatan terkait peran organisasi media dan jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Dalam kajian jurnalisme, media dan jurnalis diharapkan untuk bersikap objektif dengan menjaga jarak dan tidak memihak terhadap objek yang diliput. Netralitas pun dianggap sebagai standar ideal yang mewajibkan media memberikan ruang yang setara bagi semua pihak tanpa memasukkan interpretasi atau nilai subjektif.

Namun, dalam praktiknya, netralitas media ternyata sulit diwujudkan, bahkan dapat dikatakan sebagai sebuah mitos. Secara kultural, produk pemberitaan media dipengaruhi oleh faktor individu seperti latar belakang dan nilai personal jurnalis serta praktik rutin di ruang redaksi yang membentuk pola pikir kolektif (groupthink). Kondisi ini secara inheren menghambat terciptanya netralitas yang murni.

Lebih jauh lagi, secara struktural media juga menghadapi hambatan yang signifikan. Menurut Chomsky dan Herrman (1988), media bekerja melalui empat filter utama, yakni kepemilikan media yang biasanya dikuasai oleh konglomerat dengan kepentingan tertentu, pendanaan dari pengiklan yang dapat memengaruhi isi, kendali elite media yang menentukan narasi dan sumber berita, serta tekanan berupa ancaman atau aturan yang membatasi kebebasan jurnalis dalam memberitakan.

Dengan adanya berbagai pengaruh tersebut, netralitas sebagai posisi tanpa keberpihakan menjadi tidak relevan. Sebaliknya, media dianjurkan memiliki posisi yang berpihak secara independen, yakni berpegang pada nilai dan fakta yang diperoleh melalui metode jurnalistik yang valid seperti observasi, penelusuran dokumen, dan wawancara. Keberpihakan ini bukan berarti melanggar prinsip jurnalisme, melainkan menegaskan loyalitas media kepada kebenaran dan kepentingan publik.

Media yang berpihak secara independen dapat berfungsi sebagai kompas moral bagi masyarakat. Kovach dan Rosenstiel (2001) menegaskan bahwa media harus memiliki loyalitas utama terhadap publik demi menjaga kualitas dan integritas pemberitaan. Keberpihakan yang berlandaskan pada fakta dan data tersebut saat ini semakin banyak diperbincangkan dalam ranah publik. Beberapa praktisi media menyatakan bahwa tidak ada media yang benar-benar netral; keberpihakan tercermin dari posisi dan cara media membingkai isu-isu yang diangkat.

Meski demikian, keberpihakan tidak boleh mengorbankan unsur faktual dan akurat dalam pemberitaan. Dengan menjaga kualitas tersebut, media tetap dapat menyampaikan kebenaran sekaligus mengambil sikap yang diyakini. Tantangan media adalah bagaimana mempertahankan nilai institusional, reputasi, dan kepercayaan publik terhadap keberpihakan yang dijalankan. Hal ini dapat dicapai melalui konsistensi dan transparansi, baik secara langsung melalui pernyataan resmi maupun secara tidak langsung lewat pola pemberitaan yang konsisten.

Robinson (2019) menambahkan bahwa keberpihakan tidak menjadi masalah jika disertai dengan kejujuran dan ketulusan. Media yang mengakui keberpihakannya secara terbuka justru lebih dipercaya oleh publik karena audiens menghargai keterbukaan tersebut. Dengan demikian, media dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan meningkatkan pemahaman terhadap isi pemberitaan.

Kesimpulan

• Netralitas mutlak dalam media dan jurnalis sulit diwujudkan karena adanya pengaruh kultural dan struktural yang membentuk perspektif tertentu dalam pemberitaan.
• Media dan jurnalis seharusnya mengambil sikap berpihak dalam ranah independensi, yaitu berpegang pada kebenaran dan kebebasan bertanggung jawab dalam memproduksi berita.

Pendapat Abu-Fadil (2021) juga menguatkan bahwa media harus jujur dan benar, sehingga netralitas yang absolut tidak mungkin dicapai. Oleh karena itu, media lebih baik didorong untuk mengedepankan keberpihakan yang independen dan berdasarkan fakta, demi memenuhi fungsi jurnalistik dan menjaga kepercayaan publik.