Tren masyarakat Aceh yang memilih berobat ke luar negeri kembali ramai diperbincangkan. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru dan telah berlangsung sejak lama, namun dinilai kian meningkat seiring kemudahan konektivitas dan akses perjalanan.
Dalam tulisan yang merujuk pada artikel almarhum Prof. Andalas, Sp.OG sekitar 2008, fenomena tersebut digambarkan melalui sebuah hadih maja: “Meurajah di Aceh, Meuubat di Malaya, Mita peng bak APBA, Meuseunoh belanja di Singapura.” Ungkapan itu mencerminkan kebiasaan sebagian orang yang menempuh pengobatan ke Malaysia, sekaligus mengaitkannya dengan pola belanja dan orientasi layanan di luar daerah.
Menurut tulisan tersebut, berobat ke luar negeri kini kerap dilakukan untuk mencari second opinion atas keluhan penyakit yang diderita. Selain itu, banyak warga Aceh yang berobat ke Malaysia juga memadukannya dengan wisata dalam skema medical tourism yang ditawarkan negara tetangga.
Di sisi lain, tulisan itu menekankan bahwa persoalan ini tidak serta-merta menunjukkan fasilitas kesehatan di Aceh buruk. Dari sisi sarana dan peralatan, disebutkan bahwa fasilitas di Aceh tidak kalah, bahkan dinilai bisa lebih baik. Namun, yang dianggap masih tertinggal adalah kualitas pelayanan.
Karena itu, peningkatan fasilitas modern dan canggih disebut bukan solusi yang paling efektif jika tidak dibarengi pembenahan layanan. Penekanan utama diarahkan pada upaya melayani pasien dengan sepenuh hati, serta membangun sistem rujukan yang efektif, efisien, dan cepat.
Dalam tulisan tersebut juga disampaikan contoh pengalaman penanganan pasien kritis yang ditransfer dari salah satu ICU di Banda Aceh ke Penang menggunakan ambulans udara. Proses itu disebut dapat dilakukan kurang dari delapan jam setelah tindakan medis selesai, melalui koordinasi yang baik—sesuatu yang sebelumnya dianggap sulit dilakukan.
Namun, keberhasilan transfer seperti itu juga dinilai berpotensi menjadi promosi tersendiri bagi layanan kesehatan negara tujuan, terutama melalui testimoni pasien dan keluarga, yang kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan devisa dari sektor kesehatan.
Di bagian akhir, tulisan itu menyoroti bahwa keberadaan Jaminan Kesehatan Aceh dan Jaminan Kesehatan Nasional, serta akreditasi rumah sakit yang disebut hampir semuanya paripurna, belum mampu mengangkat citra kesehatan Aceh. Indikator kesehatan Aceh dalam konteks nasional masih digambarkan berada di papan bawah.
