Upaya perusahaan rintisan ramah lingkungan untuk menembus pasar internasional, masuk ke rantai pasokan global, dan mengakses modal hijau tidak cukup hanya bertumpu pada teknologi atau gagasan. Bisnis juga dituntut mampu menunjukkan transparansi data di seluruh rantai nilai produknya, mulai dari bahan baku hingga distribusi.

Para ahli menilai krisis kepercayaan yang terjadi di banyak rantai pasokan berakar pada sistem data yang tidak konsisten, sulit diverifikasi, dan rentan dimanipulasi. Ketika informasi tentang asal-usul, proses produksi, atau transportasi tidak dicatat secara lengkap dan terbuka, perusahaan akan kesulitan membuktikan kualitas produk—terutama saat memasuki pasar yang menerapkan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang tinggi.

Jlo Tran, salah satu pendiri dan CEO VBI Academy yang mewakili GFI Ventures, menyampaikan bahwa blockchain kini bergeser dari teknologi yang sedang berkembang menjadi “infrastruktur kepercayaan” dalam ekonomi digital. Dengan kemampuan menyimpan data yang tidak dapat diubah, transparan, dan dapat diverifikasi, blockchain memungkinkan pencatatan proses produksi dan distribusi secara menyeluruh. Menurutnya, hal ini membantu bisnis membangun ketertelusuran yang andal, memperkuat reputasi merek, dan memperluas akses pasar.

Dalam praktik di berbagai daerah, transparansi rantai pasokan semakin dipandang sebagai persyaratan wajib. Ketertelusuran tidak lagi sekadar opsi, melainkan fondasi perdagangan berkelanjutan, terutama untuk pertanian, pangan, produk OCOP, serta produk khas lokal. Namun, banyak sistem ketertelusuran yang berjalan saat ini dinilai masih dangkal karena hanya sebatas pemasangan kode QR atau penyajian informasi deskriptif sederhana.

Ketertelusuran yang dianggap “sejati” perlu melacak seluruh siklus hidup produk—dari bahan baku, produksi, logistik, hingga distribusi—dengan data yang saling terhubung dan tahan terhadap perubahan. Kenyataannya, banyak sistem belum memiliki kemampuan autentikasi memadai dan belum memenuhi persyaratan ESG maupun standar rantai pasokan global.

Dalam konteks tersebut, blockchain disebut sebagai salah satu teknologi yang dinilai mampu menjawab persoalan transparansi data. Mekanisme penyimpanan yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah memungkinkan pencatatan proses produksi, transportasi, dan distribusi produk. Dengan begitu, para pihak di sepanjang rantai nilai—mulai dari produsen dan distributor hingga konsumen—dapat mengakses dan memverifikasi informasi, sehingga menekan risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan pasar.

Di Vietnam, beberapa penerapan blockchain untuk ketertelusuran disebut telah menunjukkan hasil positif. Sejumlah produk pertanian seperti buah naga dan mangga Cat Chu di Provinsi Dong Thap, setelah menerapkan sistem ketertelusuran, dilaporkan mengalami peningkatan nilai komersial dan memperluas akses pasar.

Meski demikian, tantangan besar masih dihadapi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang mencakup lebih dari 97% dari seluruh bisnis di Vietnam. Banyak UKM kesulitan membangun sistem data yang transparan karena data produksi, transportasi, dan distribusi kerap tersebar serta tidak memiliki standar umum, sehingga menyulitkan pembuktian asal-usul maupun kualitas produk.

Seiring transformasi digital yang makin meluas, kecerdasan buatan (AI), big data, dan Internet of Things (IoT) dipandang sebagai tiga teknologi penting untuk mendukung manajemen dan operasional bisnis. Ketika data terdigitalisasi dan dapat dianalisis secara real-time, bisnis dinilai berpeluang mengoptimalkan sumber daya, mengurangi konsumsi energi, dan meningkatkan transparansi di seluruh rantai nilai. Penerapan blockchain bersama teknologi data lainnya juga disebut berkontribusi memperkuat kepercayaan pasar.

Selain teknologi, kerangka kelembagaan dan kebijakan pendukung turut menentukan ekosistem startup hijau. Wakil Ketua Komite Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan Majelis Nasional, Tran Van Khai, menekankan bahwa ESG di Vietnam dipandang sebagai “paspor” untuk membantu bisnis berintegrasi secara berkelanjutan ke pasar internasional. Ia menyebut, di luar tekanan kepatuhan dari regulasi domestik dan mitra internasional, ESG membawa manfaat praktis seperti penghematan biaya jangka panjang dan akses ke modal hijau. Namun, ia menegaskan ESG hanya bernilai jika diterapkan secara tulus, bukan sekadar komitmen formal atau praktik “greenwashing”.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kebijakan dan regulasi disebut mulai membentuk kerangka yang lebih kondusif bagi startup inovatif terkait pertumbuhan hijau. Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup 2020, bersama dokumen panduan seperti Keputusan No. 08/2022/ND-CP yang kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan No. 05/2025/ND-CP, disebut meletakkan dasar bagi sistem pengelolaan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Langkah penting lainnya adalah Keputusan No. 21/2025/QD-TTg yang efektif sejak Agustus 2025, yang untuk pertama kalinya mengumumkan kerangka klasifikasi hijau nasional. Kerangka ini mendefinisikan secara lebih jelas apa yang dimaksud proyek hijau dan menjadi dasar untuk mengarahkan aliran modal ke sektor pembangunan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, kebijakan pendukung inovasi juga disebut terus diselesaikan, termasuk Undang-Undang tentang Dukungan Usaha Kecil dan Menengah, regulasi mengenai dana modal ventura, serta pedoman untuk Undang-Undang tentang Sains, Teknologi, dan Inovasi. Undang-Undang tentang Industri Teknologi Digital 2025, yang berlaku mulai 1 Januari 2026, diharapkan menjadi kerangka penilaian risiko baru bagi proyek teknologi dan inovasi, sehingga lembaga kredit dan dana investasi dapat menilai proyek digital terkait keuangan hijau secara lebih transparan dan efektif.

Namun, akses terhadap modal hijau masih menjadi hambatan bagi banyak UKM dan startup karena kurangnya data yang dapat menunjukkan dampak lingkungan dan sosial. Para ahli menilai pelaku usaha perlu mengidentifikasi dengan jelas kategori yang sesuai bagi produk atau model bisnis mereka dalam sistem klasifikasi hijau nasional.

Dari perspektif model bisnis, Dr. Pham Hong Hai dari Fakultas Administrasi Bisnis, Universitas Keuangan dan Pemasaran, menilai startup hijau di Vietnam menghadapi tekanan ganda: menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memenuhi tuntutan pengurangan emisi dan konservasi sumber daya. Dalam situasi ini, ia memandang model bisnis sirkular tidak menempatkan “hijau” semata sebagai atribut produk, melainkan sebagai cara perusahaan mengatur keseluruhan sistem operasional—mulai dari rantai pasokan dan teknologi produksi hingga kemitraan serta mekanisme distribusi nilai.

Kementerian Keuangan disebut telah menerbitkan dan menerapkan Daftar Klasifikasi Hijau sebagai alat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mempromosikan proyek investasi ramah lingkungan. Daftar tersebut mencakup 45 jenis proyek di tujuh sektor ekonomi utama, antara lain energi terbarukan, transportasi hijau, konstruksi berkelanjutan, pertanian sirkular, dan jasa lingkungan. Langkah ini dinilai sebagai kemajuan dalam membangun kerangka kelembagaan bagi pasar keuangan hijau guna memobilisasi sumber daya domestik maupun internasional untuk pembangunan berkelanjutan.

Di era digital, kepercayaan pasar semakin ditentukan oleh data yang dapat diverifikasi. Ketika data produksi dan operasional dibuat transparan, bisnis dinilai tidak hanya memperbesar peluang bergabung dalam rantai pasokan global dan mengakses pembiayaan hijau, tetapi juga membangun keunggulan kompetitif bagi startup Vietnam di ekonomi hijau.